Investasi tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat basis industri hijau nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba mengatakan, “Investasi sebesar ini harus menjadi daya ungkit untuk membangun pusat industri hijau yang menghasilkan nilai tambah tinggi.”

Menurut Tohom, pengembangan KEK Industropolis Batang sejalan dengan arah pemerintah dalam memperkuat hilirisasi, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Ia melihat skema Two Countries Twin Parks atau TCTP dapat menjadi pintu masuk untuk mempercepat transfer teknologi dan penggunaan energi bersih.

Skema tersebut juga dinilai dapat memperkuat ekonomi sirkular, kompetensi tenaga kerja, serta integrasi industri Indonesia dengan jaringan produksi internasional.

“Indonesia jangan berhenti menjadi lokasi masuknya modal, tetapi harus memastikan setiap investasi membawa teknologi, pengetahuan, kesempatan kerja, dan penguatan kapasitas industri dalam negeri,” ujar Tohom, Senin (10/8/2025).

Kerja sama TCTP Indonesia-China tersebut diperkirakan memiliki nilai investasi Rp37,1 triliun.

Selain KEK Industropolis Batang, kerja sama itu juga mencakup Bintan Industrial Estate dan Aviarna Industrial Estate.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Edwin Manansang sebelumnya menyebut TCTP berpotensi menjadi katalis pengembangan Eco-Industrial Park.

Pengembangannya mencakup transfer teknologi hijau, simbiosis industri, investasi berkualitas, energi bersih, ekonomi sirkular, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan integrasi rantai pasok internasional.

Tohom menilai konsep Eco-Industrial Park di Batang perlu dikembangkan sebagai ekosistem industri yang mempertemukan kepentingan investasi dan efisiensi energi.

Konsep itu juga harus tetap menjaga produktivitas, perlindungan lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

“Kalau Batang mampu membangun model industri yang kompetitif sekaligus rendah karbon, kawasan ini bisa menjadi etalase baru Indonesia dalam menawarkan masa depan industrialisasi kepada investor global,” katanya.

KEK Industropolis Batang telah memiliki modal awal menuju kawasan industri hijau melalui capaian Greenship Neighborhood Platinum pada tahap desain dan perencanaan.

Kawasan tersebut juga telah memanfaatkan PLTS untuk Network Operation Center dan penerangan jalan.

Selain itu, KEK Batang memiliki IPAL terintegrasi berkapasitas 18.000 meter kubik per hari.

Jaringan perpipaan sekitar 18 kilometer dan fasilitas pengolahan sampah terpadu berkapasitas 35 ton per hari juga telah tersedia.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan kawasan industri masa depan harus memiliki keterhubungan kuat dengan wilayah penyangga.

Menurutnya, pertumbuhan investasi jangan sampai menciptakan kantong ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dari masyarakat sekitar.

“Batang harus tumbuh bersama daerah di sekitarnya melalui konektivitas logistik, perumahan pekerja, pendidikan vokasi, UMKM, transportasi, dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru,” ujar Tohom.

Ia menilai pola pembangunan seperti itu akan membuat manfaat investasi menyebar lebih luas dan tidak hanya terkonsentrasi di dalam kawasan industri.

Tohom juga memandang kesiapan proyek hijau menjadi faktor penting karena investor dan lembaga pembiayaan semakin membutuhkan data lingkungan yang terukur.

Standar, baseline, serta sistem measurement, reporting, and verification atau MRV dinilai semakin penting sebelum modal ditempatkan.

Karena itu, Tohom mendukung penguatan fasilitas penyiapan proyek hijau di KEK Batang.

Fasilitas tersebut dibutuhkan agar peluang investasi dapat diterjemahkan menjadi proyek yang matang secara teknis dan layak secara ekonomi.

“Industri hijau bukan hanya bicara panel surya atau pengolahan limbah, tetapi bagaimana seluruh ekosistem produksi dibangun lebih efisien, rendah emisi, terukur, dan tetap memberikan keuntungan ekonomi yang kuat,” katanya.

MARTABAT Prabowo-Gibran juga memandang keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi salah satu ukuran keberhasilan pengembangan KEK Batang.

Hal itu dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, kemitraan UMKM, pendidikan vokasi, dan perluasan akses pasar.

KITB saat ini telah menginisiasi pembelajaran bersama dengan 29 SMK di Kabupaten Batang.

Proyek percontohan juga dijalankan pada empat SMK bersama pemerintah daerah serta mitra industri.

Penguatan ekonomi lokal turut dilakukan melalui program food truck yang membuka akses pasar di dalam kawasan bagi masyarakat.

Program tersebut kini telah berkembang menjadi tujuh unit aktif.

“Target akhirnya harus jelas, yaitu investasi tumbuh, industri nasional semakin kuat, teknologi hijau berkembang, tenaga kerja lokal naik kelas, dan UMKM masuk ke rantai pasok,” tutur Tohom.

Ia menambahkan, masyarakat sekitar juga harus merasakan langsung nilai ekonomi dari kehadiran kawasan industri.

Tohom menilai keberhasilan Batang nantinya dapat menjadi model pengembangan kawasan industri hijau di berbagai daerah Indonesia.

Penerapannya tetap perlu menyesuaikan karakter ekonomi, sumber daya, dan keunggulan masing-masing wilayah.

“Dengan kepemimpinan nasional yang konsisten pada hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia memiliki peluang besar menjadikan investasi asing sebagai instrumen untuk memperkuat kemandirian ekonomi,” pungkas Tohom.

Ia menilai arah tersebut juga dapat memperkuat daya saing produk industri Indonesia di pasar dunia.

[Redaktur: Sandy]

Skema ini dinilai dapat memperkuat hilirisasi industri sekaligus menjadikan Jawa Tengah bagian penting dari rantai pasok kendaraan listrik global.

“Investasi sebesar Rp5,7 triliun ini menunjukkan Indonesia semakin dipercaya sebagai tempat membangun industri masa depan, dan yang harus kita pastikan sekarang adalah nilai tambahnya sebesar mungkin tinggal di dalam negeri,” kata Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba, Senin (3/8/2026).

Menurut Tohom, keputusan perusahaan asal Australia tersebut membangun pabrik precursor cathode active material (pCAM) di Batang merupakan peluang strategis untuk membawa Indonesia naik kelas dari pemasok mineral menjadi basis manufaktur teknologi baterai.

Ia menilai investasi industri baterai akan memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih luas apabila pemerintah mampu menghubungkannya dengan industri nasional, tenaga kerja lokal, UMKM, logistik, serta ekosistem kendaraan listrik.

“Jangan melihat investasi ini hanya dari angka Rp5,7 triliun, karena yang lebih penting adalah berapa banyak industri turunan yang lahir dan berapa besar transfer teknologi yang dapat kita kuasai,” ujar Tohom.

PBT berencana memulai pembangunan fasilitas tersebut pada 2027 setelah tahapan rekayasa atau engineering selesai dilakukan.

Chairman Pure Battery Technologies Stephen Wilmot menyebut proyek di Batang sebagai investasi terbesar yang pernah dilakukan perusahaan dengan kapasitas lebih dari empat kali fasilitas pemurnian PBT di Jerman.

Selama tahap konstruksi, proyek tersebut diperkirakan menyerap sekitar 1.000 tenaga kerja sebelum kemudian mempekerjakan sekitar 200 pekerja tetap ketika memasuki tahap operasional.

PBT juga memperkirakan akan tercipta ribuan peluang kerja tidak langsung pada sektor logistik, transportasi, distribusi, dan berbagai usaha pendukung.

Tohom melihat komitmen PBT mengutamakan tenaga kerja lokal sebagai bagian penting yang harus dikawal sejak tahap persiapan proyek.

“Investasi asing akan memperoleh legitimasi sosial yang kuat apabila masyarakat di sekitar kawasan industri ikut tumbuh menjadi tenaga terampil, pemasok, pelaku usaha, dan bagian dari rantai ekonominya,” katanya.

PBT berencana menyiapkan program pendidikan dan pelatihan agar tenaga kerja Jawa Tengah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri baterai kendaraan listrik.

Menurut Tohom, pemerintah daerah dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun kemitraan antara perusahaan dengan SMK, politeknik, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja.

“Kalau industrinya datang tetapi kompetensi manusianya tidak dipersiapkan, kita kehilangan kesempatan besar untuk melakukan transfer pengetahuan kepada generasi muda Indonesia,” ujar Tohom.

Pabrik PBT di KEK Industropolis Batang diproyeksikan mampu menghasilkan pendapatan hingga US$900 juta per tahun dengan besaran yang dipengaruhi perkembangan harga nikel dunia.

Perusahaan juga merencanakan pembangunan rantai nilai baterai secara terintegrasi di Indonesia mulai dari pengolahan bahan baku hingga daur ulang baterai setelah berakhirnya masa penggunaan.

Tohom menilai konsep tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia membangun industri kendaraan listrik yang memiliki rantai nilai lengkap dan berorientasi jangka panjang.

“Indonesia jangan berhenti pada keunggulan memiliki nikel, tetapi harus bergerak menuju penguasaan material baterai, manufaktur, teknologi, sampai recycling,” katanya.

Menurut dia, kemampuan membangun rantai industri dari hulu hingga hilir akan menentukan seberapa besar nilai ekonomi sumber daya alam Indonesia dapat dinikmati di dalam negeri.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pemilihan Batang menunjukkan kawasan industri di Pulau Jawa tetap memiliki daya tarik besar karena didukung infrastruktur, tenaga kerja, pasar, dan konektivitas logistik.

“Batang dapat berkembang menjadi simpul industri baru yang menghubungkan investasi global dengan kekuatan manufaktur Jawa Tengah dan kawasan ekonomi di sekitarnya,” ujar Tohom.

Ia berpandangan investasi berskala besar seperti PBT harus dipandang dalam perspektif pembangunan kawasan sehingga manfaatnya tidak berhenti di dalam pagar kawasan industri.

Menurut Tohom, Kabupaten Batang dan wilayah sekitarnya berpeluang memperoleh efek berganda dari pertumbuhan perumahan, perdagangan, transportasi, pendidikan, jasa, hingga industri pendukung.

“Kalau aglomerasinya dirancang dengan baik, satu investasi besar bisa menjadi pemicu lahirnya puluhan bahkan ratusan aktivitas ekonomi baru di kawasan sekitarnya,” katanya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebelumnya menyatakan dukungan terhadap rencana investasi PBT saat menerima jajaran perusahaan tersebut di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (3/8/2026).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berharap produk yang dihasilkan nantinya tidak seluruhnya diarahkan ke pasar ekspor tetapi dapat mendukung kebutuhan industri nasional.

Tohom sependapat bahwa pembangunan industri baterai perlu berjalan beriringan dengan perluasan pasar kendaraan listrik dan energi bersih di dalam negeri.

“Pasar domestik yang kuat akan membuat Indonesia tidak hanya menjadi lokasi produksi, tetapi juga menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri hijau dunia,” ujarnya.

Ia menilai arah tersebut sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat hilirisasi, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta kemandirian ekonomi nasional.

Menurut Tohom, pemerintah juga perlu memastikan proses perizinan investasi berjalan cepat tanpa mengurangi kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.

“Investor membutuhkan kepastian, sedangkan masyarakat membutuhkan manfaat, sehingga tugas pemerintah adalah memastikan keduanya berjalan dalam satu arah pembangunan nasional,” katanya.

MARTABAT Prabowo-Gibran berharap koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pengelola KEK Industropolis Batang, KIT Batang, Danantara, dan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi investasi tersebut.

“Kalau investasi, hilirisasi, tenaga kerja lokal, transfer teknologi, dan pengembangan kawasan dapat berjalan bersama, Batang bisa menjadi salah satu etalase keberhasilan transformasi industri Indonesia,” pungkas Tohom.

[Redaktur: Sandy]

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba mengatakan pembangunan kawasan industri modern tidak lagi hanya berorientasi pada besarnya investasi yang masuk.

"Yang jauh lebih penting adalah bagaimana investasi tersebut mampu menghadirkan teknologi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan membangun rantai pasok industri nasional yang semakin kuat," ujar Tohom, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, konsep industri hijau menjadi kebutuhan agar Indonesia mampu bersaing di tengah perubahan arah investasi global yang semakin memperhatikan aspek lingkungan, efisiensi energi, dan keberlanjutan.

Ia menilai KEK Industropolis Batang memiliki peluang besar menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investor kelas dunia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan manufaktur global. 

"Keunggulan Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan luas wilayah atau jumlah penduduk, tetapi juga harus dibangun melalui kawasan industri yang modern, efisien, ramah lingkungan, dan memiliki kepastian investasi," katanya.

Tohom menilai pembangunan ekosistem industri hijau juga akan memberikan dampak berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas usaha, tumbuhnya sektor pendukung, serta terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat.

Ia berpandangan keberhasilan KEK Batang harus diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia agar kebutuhan tenaga kerja industri berteknologi tinggi dapat dipenuhi oleh putra-putri Indonesia.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch mengatakan keberadaan kawasan industri seperti KEK Industropolis Batang harus menjadi bagian dari strategi pembangunan kawasan aglomerasi ekonomi nasional.

Menurutnya, konektivitas antara kawasan industri, pelabuhan, jalan tol, bandara, dan pusat logistik harus terus diperkuat agar biaya distribusi semakin efisien dan daya saing investasi Indonesia terus meningkat.

"Investasi akan terus datang apabila ekosistemnya lengkap, regulasinya konsisten, infrastrukturnya terhubung, dan pelayanan kepada investor berlangsung cepat serta profesional," ujarnya.

Ia menilai keberhasilan KEK Batang dapat menjadi model bagi pengembangan kawasan industri baru di berbagai wilayah Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di beberapa daerah.

Tohom berharap pemerintah terus menjaga kesinambungan kebijakan hilirisasi, industri hijau, dan kemudahan investasi agar Indonesia mampu menjadi tujuan utama investasi manufaktur berteknologi tinggi di kawasan Asia Tenggara.

"Langkah tersebut akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai negara industri maju yang memiliki daya saing global," pungkasnya. 

[Redaktur: Sandy]

Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan distribusi listrik yang semakin andal, responsif, dan berkualitas bagi pelanggan di wilayah Surakarta, Sukoharjo, Salatiga, Klaten, dan Purwokerto.

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Direktur Utama PLN ES, Susiana Mutia, bersama General Manager PLN UID Jawa Tengah, Bramantyo Anggun Pambudi.

Kontrak tersebut mencakup pelaksanaan pekerjaan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan Distribusi di lima Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan jaringan distribusi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

General Manager PLN UID Jawa Tengah, Bramantyo Anggun Pambudi, menyampaikan bahwa PLN ES saat ini mengelola sekitar 60 persen pekerjaan Yantek di wilayah kerja PLN UID Jawa Tengah.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti kepercayaan terhadap kapabilitas PLN ES dalam mendukung keandalan sistem distribusi listrik sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

"Personel Yantek merupakan ujung tombak pelayanan kelistrikan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan," ujar Bramantyo.

Karena itu, ia berharap PLN ES terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat profesionalisme, serta memastikan setiap personel memberikan pelayanan dengan sepenuh hati.

Menurut Bramantyo, keandalan sistem distribusi sangat ditentukan oleh kecepatan respons dan kualitas pelayanan di lapangan.

Direktur Utama PLN ES, Susiana Mutia, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh PLN UID Jawa Tengah kepada PLN ES untuk melanjutkan pekerjaan Yantek di lima wilayah tersebut.

"Kepercayaan ini merupakan amanah yang sangat berarti bagi kami," kata Susiana.

Ia menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar penugasan, tetapi juga mencerminkan keyakinan bahwa PLN ES mampu menjadi mitra strategis dalam menjaga keandalan sistem distribusi serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi pelanggan PLN.

Susiana menjelaskan, PLN ES telah mengemban penugasan Yantek di wilayah PLN UID Jawa Tengah sejak 2015.

Hingga kini, cakupan layanan terus berkembang menjadi delapan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) dengan 47 Unit Layanan Pelanggan (ULP).

Sebanyak 2.128 personel PLN ES turut menjaga keandalan 525 penyulang, lebih dari 32 ribu kilometer jaringan tegangan menengah, 80 ribu gardu distribusi, lebih dari 34 ribu kilometer jaringan tegangan rendah, serta melayani lebih dari 7,1 juta pelanggan PLN di Jawa Tengah.

Sepanjang 2025, kinerja Pelayanan Teknik PLN ES di wilayah PLN UID Jawa Tengah mencatatkan rata-rata Service Level Agreement (SLA) sebesar 99,64 persen.

Capaian tersebut juga diikuti peningkatan berbagai indikator keandalan, mulai dari penurunan gangguan distribusi, percepatan response time dan recovery time, hingga perbaikan indikator SAIDI dan SAIFI.

Menurut Susiana, hasil tersebut menjadi fondasi bagi PLN ES untuk terus menghadirkan pelayanan yang semakin optimal.

"Bagi kami, kerja sama ini bukan sekadar kelanjutan kontrak, melainkan wujud komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat keandalan sistem distribusi, serta mendukung transformasi PLN menuju layanan yang semakin modern, digital, dan berorientasi pada pelanggan," ujar Susiana.

Ia menambahkan, PLN ES akan terus menghadirkan layanan yang profesional dengan mengedepankan keselamatan kerja, penguatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta pelaksanaan pekerjaan yang berkualitas sesuai harapan PLN UID Jawa Tengah.

[Redaktur: Sandy]

“Program PRIMA menunjukkan bahwa pembangunan kawasan industri dapat dirancang bukan hanya untuk menghadirkan pabrik dan modal, tetapi juga untuk menciptakan jalan kemajuan bagi generasi muda di daerah,” kata Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba di Jakarta, Jumat (10/07/2026).

Tohom mengatakan perluasan jumlah peserta menjadi 756 siswa dan taruna mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program pendidikan yang memiliki hubungan langsung dengan dunia kerja.

“Anak-anak muda membutuhkan kepastian bahwa keterampilan yang mereka pelajari di sekolah benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri dan dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan yang layak,” ujarnya.

Menurut Tohom, keterlibatan sekolah, perusahaan, perguruan tinggi, psikolog, dan TNI menjadikan Program PRIMA sebagai model pembinaan sumber daya manusia yang menyentuh kemampuan teknis, ketahanan mental, kebugaran fisik, serta kedisiplinan.

Ia menilai pendekatan tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun sumber daya manusia unggul sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional.

“Industrialisasi tidak akan bertahan kuat apabila tenaga kerjanya tidak dipersiapkan secara sistematis, sedangkan pendidikan juga akan kehilangan relevansi apabila tidak memahami perubahan kebutuhan dunia usaha,” katanya.

Tohom menilai keterlibatan langsung guru SMK dalam penyelenggaraan Program PRIMA akan mempercepat penyesuaian metode pembelajaran dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan di kawasan industri.

“Guru yang memahami kebutuhan perusahaan secara langsung dapat membawa pengalaman tersebut ke ruang kelas sehingga siswa tidak mengalami kesenjangan besar ketika memasuki lingkungan kerja,” ucapnya.

Ia mengatakan program pengembangan tenaga kerja lokal juga dapat meningkatkan kepercayaan investor karena perusahaan memperoleh kepastian mengenai ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, disiplin, adaptif, dan siap mengikuti standar industri global.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan KEK Batang perlu dipandang sebagai bagian dari pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang manfaatnya harus menjangkau masyarakat di Batang, Pekalongan, Kendal, Tegal, dan daerah sekitarnya.

“Keberhasilan suatu kawasan ekonomi tidak cukup dinilai dari nilai investasi, tetapi juga dari banyaknya warga lokal yang memperoleh pekerjaan, peningkatan pendapatan, keterampilan baru, dan kesempatan memperbaiki taraf hidup,” katanya.

Menurut Tohom, pola kolaborasi pendidikan dan industri seperti Program PRIMA perlu dikembangkan di kawasan ekonomi khusus lainnya agar investasi yang masuk tidak menghadapi kekurangan tenaga kerja sekaligus tidak meninggalkan masyarakat setempat sebagai penonton.

Ia juga mendorong pemerintah daerah dan pengelola kawasan menyusun sistem pemantauan lulusan agar peserta yang telah menyelesaikan program memperoleh akses informasi lowongan, sertifikasi kompetensi, pelatihan lanjutan, dan jalur rekrutmen yang transparan.

“Program ini harus menghasilkan rantai yang utuh mulai dari pembinaan, penguatan kompetensi, sertifikasi, penempatan kerja, hingga peningkatan karier agar dampaknya dapat diukur secara nyata,” ujarnya.

Tohom berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di KEK Industropolis Batang semakin aktif menyampaikan kebutuhan kompetensi kepada sekolah serta memberikan ruang bagi siswa untuk mengenal teknologi, budaya kerja, keselamatan kerja, dan sistem produksi modern.

“Ketika pemerintah, sekolah, industri, dan masyarakat bergerak dalam arah yang sama, Batang dapat tumbuh menjadi pusat manufaktur sekaligus pusat kelahiran talenta industri kelas dunia,” katanya.

Program PRIMA 2026 diperluas dari lima menjadi delapan SMK dengan 160 peserta inti serta mendapatkan tambahan partisipasi mandiri sebanyak 360 siswa dari SMK Negeri 1 Batang dan 106 taruna dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal.

Program tersebut melibatkan praktisi sumber daya manusia dari PT KCC Glass Indonesia dan PT Wavin Manufacturing Indonesia, kunjungan ke fasilitas produksi, pendampingan psikolog Universitas Diponegoro, serta pelatihan kedisiplinan bersama TNI.

Pelaksana Tugas Direktur Utama KEK Industropolis Batang Indri Septa Respati menyatakan perluasan program mencerminkan meningkatnya kepercayaan institusi pendidikan dan industri terhadap upaya penyiapan tenaga kerja lokal.

Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Provinsi Jawa Tengah Agus Nowo Edy juga menilai Program PRIMA sebagai pelaksanaan konsep keterhubungan pendidikan dan industri yang lebih komprehensif dibandingkan pola magang konvensional.

[Redaktur: Sandy]

“Pengendalian TKA adalah instrumen menjaga kedaulatan tenaga kerja nasional, bukan sebagai penghambat investasi,” ujar Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Kamis (25/6/2026).

Menurut Tohom, investasi yang masuk ke kawasan industri seperti KEK Industropolis Batang harus berjalan seimbang antara kebutuhan keahlian tertentu dan kewajiban memperbesar ruang kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

Ia menilai forum yang diikuti 50 peserta dari perwakilan perusahaan pengguna TKA tersebut penting agar aturan penggunaan tenaga asing tidak berhenti sebagai dokumen perizinan.

“TKA boleh hadir untuk kebutuhan spesifik, tetapi tenaga kerja lokal harus naik kelas melalui pendampingan, pelatihan, dan alih keahlian yang benar-benar terukur,” ujarnya.

Tohom berpandangan, kewajiban menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping harus menjadi instrumen strategis untuk mempercepat transfer keahlian di lingkungan industri.

Menurutnya, perusahaan yang mempekerjakan TKA tidak boleh hanya mengejar kelancaran operasional, tetapi juga wajib meninggalkan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kompetensi pekerja lokal.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa daerah industri baru seperti Batang akan berhasil jika pertumbuhan pabrik, infrastruktur, dan lapangan kerja berjalan dalam satu tarikan napas pembangunan nasional.

“Jangan sampai kawasan industri tumbuh megah, tetapi masyarakat sekitar hanya menjadi penonton dari perubahan ekonomi di daerahnya sendiri,” ujar Tohom.

Ia menilai pengaturan khusus penggunaan TKA di kawasan ekonomi perlu diimbangi pengawasan kuat agar percepatan investasi tetap sejalan dengan keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal.

Menurut Tohom, kebijakan TKA yang sehat harus memberi kepastian bagi investor, perlindungan bagi pekerja Indonesia, dan arah yang jelas bagi penguatan SDM nasional.

“Investasi terbaik adalah investasi yang membuat anak bangsa semakin ahli, semakin produktif, dan semakin berdaulat di negeri sendiri,” kata Tohom.

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Koordinator Bidang Uji Kelayakan dan Pengesahan RPTKA Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA, Muhammad Ridho, menyampaikan bahwa penggunaan TKA di Indonesia dibatasi secara ketat dan hanya diperbolehkan untuk kebutuhan tertentu.

“TKA hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan dan waktu tertentu serta harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan,” jelas Ridho.

Ridho mengatakan TKA tidak boleh menggantikan tenaga kerja lokal.

Ia menjelaskan TKA yang dapat dipekerjakan wajib memiliki pendidikan sesuai jabatan dan pengalaman kerja paling sedikit lima tahun.

Perusahaan juga diwajibkan menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping dalam rangka alih keahlian.

Dalam forum tersebut, Kemnaker memaparkan beberapa jenis pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA sesuai karakter pekerjaan dan kebutuhan perusahaan.

Untuk pekerjaan sementara seperti audit, pemasangan mesin, atau produksi film, izin diberikan maksimal enam bulan dan tidak dapat diperpanjang.

“Untuk pekerjaan lebih dari enam bulan, RPTKA berlaku hingga dua tahun dan dapat diperpanjang, dengan kewajiban mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional serta menunjuk tenaga kerja pendamping,” terang Ridho.

Khusus di Kawasan Ekonomi Khusus seperti KEK Industropolis Batang, masa berlaku RPTKA dapat mencapai lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.

Ridho juga mengingatkan sejumlah larangan dalam penggunaan TKA, termasuk larangan menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan larangan rangkap jabatan dalam satu perusahaan.

“Pelanggaran terhadap norma penggunaan TKA akan dikenakan sanksi administratif, mulai dari denda, penghentian sementara proses perizinan, hingga pencabutan pengesahan RPTKA,” tegas Ridho.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Batang, Suprapto, menyampaikan bahwa kebijakan penggunaan TKA tetap harus mengedepankan tenaga kerja Indonesia.

“TKA hanya untuk mengisi kebutuhan keahlian tertentu,” tutur Suprapto.

Suprapto mengatakan perusahaan wajib menunjuk tenaga kerja lokal sebagai pendamping dan memberikan pelatihan, termasuk fasilitasi pembelajaran Bahasa Indonesia bagi TKA.

Menurut Suprapto, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan penggunaan TKA melalui koordinasi lintas sektor dalam Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora.

MARTABAT Prabowo-Gibran menilai penguatan pengawasan TKA selaras dengan agenda pembangunan ekonomi nasional yang produktif, adil, dan berpihak pada peningkatan kualitas SDM Indonesia.

[Redaktur: Sandy]

“Program seperti ini sangat penting karena masa depan ekonomi rakyat tidak bisa dilepaskan dari kemampuan pelaku UMKM memahami pemasaran digital, kecerdasan artifisial, media sosial, data, dan pola hubungan pelanggan yang semakin modern,” ujar Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Senin (22/6/2026).

Tohom mengatakan pelatihan yang melibatkan pelaku UMKM dari berbagai sektor, termasuk UMKM yang didirikan dan dikelola penyandang disabilitas, menunjukkan bahwa transformasi digital harus membuka ruang yang adil bagi semua kelompok masyarakat.

Menurutnya, langkah FKIP UNS yang terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan mitra pada 10 Juni 2026 merupakan pendekatan yang tepat karena program pengabdian tidak boleh berjalan dari asumsi, tetapi harus lahir dari persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha.

Ia menilai materi pelatihan yang mencakup pemasaran digital, personal branding, pembuatan konten dengan bantuan AI, optimalisasi media sosial, CRM, chatbot sederhana, analisis data, dan pengukuran kinerja pemasaran sangat relevan dengan kebutuhan UMKM saat ini.

“UMKM tidak cukup hanya punya produk bagus, tetapi juga harus mampu bercerita, membangun merek, membaca perilaku konsumen, menjaga relasi pelanggan, dan menggunakan teknologi untuk memperluas pasar,” katanya.

Tohom menyebut kehadiran narasumber internasional Doktor Reezlin Abd Rahman dari Kolej Komuniti Sungai Petani Malaysia serta praktisi bisnis Adryan Henryka Putra dari Alpha Digital Printing Solo memberi nilai tambah karena peserta mendapatkan perspektif akademik, praktik industri, dan pengalaman lintas negara dalam satu ruang pembelajaran.

Menurutnya, kolaborasi akademisi Indonesia, mitra Malaysia, dan praktisi industri menjadi contoh konkret bagaimana kampus dapat menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan, inovasi, dunia usaha, dan kebutuhan masyarakat kecil.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penguatan UMKM di Solo Raya harus dilihat sebagai bagian dari pembangunan kawasan ekonomi yang lebih luas, terutama karena daerah aglomerasi membutuhkan pelaku usaha lokal yang adaptif, kreatif, dan mampu memanfaatkan teknologi.

Ia mengatakan pelatihan digital bagi UMKM juga selaras dengan arah pembangunan nasional yang ingin menjadikan ekonomi rakyat sebagai basis pertumbuhan yang lebih merata dan tidak hanya bertumpu pada pelaku usaha besar.

“Ketika UMKM naik kelas, penyandang disabilitas ikut mendapat ruang, kampus terlibat langsung, dan teknologi digunakan untuk memperkuat daya saing, maka kita sedang membangun fondasi ekonomi yang lebih berkeadilan,” ucap Tohom.

Tohom juga mengapresiasi rencana pendampingan lanjutan pada 18 Juli 2026 dan 1 Agustus 2026 karena keberhasilan pelatihan tidak hanya diukur dari banyaknya materi yang disampaikan, tetapi dari kemampuan peserta menerapkan ilmu tersebut dalam usaha sehari-hari.

Menurutnya, pendampingan menjadi tahap penting agar pelaku UMKM tidak berhenti pada pemahaman konsep, melainkan mampu membuat konten promosi, membaca data pelanggan, mengelola media sosial, membangun layanan personal, dan meningkatkan penjualan secara bertahap.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG 9 tentang industri dan inovasi, SDG 10 tentang pengurangan kesenjangan, serta SDG 17 tentang kemitraan.

“MARTABAT Prabowo-Gibran mendorong semakin banyak kampus, pemerintah daerah, komunitas usaha, dan dunia industri bergerak bersama memperkuat UMKM agar transformasi digital benar-benar dirasakan oleh rakyat,” ujar Tohom.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Abdul Mu'ti ditemui setelah peresmian itu di Kudus, Sabtu, menyampaikan apresiasi karena ada sekolah tingkat SD di pedesaan yang kanan dan kiri diapit persawahan membuka kelas level internasional dengan menggandeng Cambridge University Press.

"Ini merupakan pengembangan dari SD Aisyiyah Mulida Kudus yang pada tahun ajaran baru 2026/2027 akan membuka satu kelas internasional dan belum semua kelas. Tetapi patut diapresiasi karena menyiapkan anak didik berkualitas internasional," ujarnya.

Menurut dia, program ICP juga sejalan dengan apa yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan kebijakan Presiden RI agar Indonesia memiliki sekolah-sekolah yang berkualitas internasional, bertaraf internasional, tetapi tarif lokal.

"Sehingga kami berharap agar dibukanya kelas internasional di SDA Mulida Kudus ini, dapat menjadi solusi sekaligus juga inspirasi bagi anak-anak Indonesia untuk dapat mencapai cita-cita yang mulia, cita-cita yang tinggi dalam kehidupannya dengan menyiapkan diri sejak dini dengan berbagai kemampuan, khususnya kemampuan berbahasa dan juga kemampuan di bidang akademik," ujarnya.

Menurut dia, program-program seperti ini yang diselenggarakan lembaga-lembaga pendidikan swasta membantu program pemerintah.

"Karena kami berprinsip sesuai dengan visi pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta. Sehingga masyarakat dapat memberikan dukungan dengan swakelola, juga dengan swadaya bagaimana mereka dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas," ujarnya.

Ia berharap, sekolah di pedesaan ini bisa memfasilitasi anak didik keliling dunia dan memiliki mimpi besar menjadi tokoh besar.

"Bahkan, saat ini ada tiga warga Kudus yang menjadi menteri. Mulai dari dirinya, kemudian Ferry Juliantono dan Nusron Wahid," ujarnya.

Wakil Kepala SDA Mulida Getasrabi Kudus Ulin Niam mengungkapkan untuk kelas bilingual sudah dipersiapkan sejak satu tahun yang lalu dan segera membuat kelas ICP.

"Alhamdulillah kami mendapat bantuan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk meja dan kursi yang dengan mitra Lazismu Kudus," ujarnya.

Nantinya, kata dia, pada tahun ajaran baru 2026/2027 dibuka empat kelas, sedangkan tiga kelas untuk regular dan satu kelas ICP dengan daya tampung siswa 28 anak.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Pengecekan dan peninjauan tersebut dilakukan di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Rabu (13/5/2026), dan diikuti secara daring oleh KDKMP dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh aspek teknis, sarana pendukung, serta kesiapan sumber daya manusia di lokasi percontohan tersebut telah sesuai dengan target pemerintah sebelum diresmikan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pengecekan itu Menkop bersama Wakil Panglima TNI berkesempatan mendengarkan paparan dari Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0701/Banyumas, Dandim 0705/Magelang, dan Dandim 0708/Purworejo terkait kesiapan operasional KDKMP di wilayah masing-masing.

Setelah mendengarkan paparan, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat dan pemetaan kebutuhan masyarakat agar keberadaan koperasi benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan.

"Yakinkan dulu jumlah masyarakat yang akan dilayani. Petakan kembali titik-titik yang jumlah warganya cukup banyak, kemudian sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa optimal," katanya.

Ia juga meminta seluruh perangkat pendukung, termasuk gerai pelayanan, gudang, serta infrastruktur digital yang akan menunjang operasional koperasi, dipastikan telah siap digunakan.

Selain itu, dia memberi perhatian khusus terhadap kesiapan jaringan internet yang akan menjadi salah satu penopang utama sistem pelayanan koperasi berbasis digital.

"Yakinkan lagi item dan jumlah isian di setiap titik. Besok ada rencana uji coba akses internet, tolong dimanfaatkan dengan baik agar semuanya benar-benar siap," kata Tandyo.

Sementara itu, Menkop Ferry Juliantono mengatakan persiapan menjelang peluncuran nasional KDKMP terus dipercepat agar koperasi yang diresmikan Presiden benar-benar siap beroperasi dan dapat langsung melayani masyarakat.

Menurut dia, peluncuran pada 16 Mei mendatang bukan sekadar seremoni, melainkan peresmian koperasi yang telah memiliki kesiapan bangunan fisik, gudang, gerai, perlengkapan, barang dagangan, hingga sumber daya manusia.

"Rencana launching (peluncuran) 16 Mei oleh Bapak Presiden adalah launching Koperasi Desa Merah Putih yang siap operasional, artinya kesiapan bangunan fisik, gudang, gerai, alat kelengkapan, barang dagangan, termasuk sumber daya manusia, semuanya siap meskipun belum sempurna," katanya.

Ia mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk TNI, pemerintah daerah, dan BUMN yang dinilai telah bekerja cepat dalam menyiapkan Banyumas sebagai salah satu lokasi percontohan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal agar dapat menjadi bagian dari rantai pasok koperasi desa.

"Kita harus memberikan prioritas untuk mendampingi produk UMKM, mengkurasi, menginkubasi, bahkan kalau perlu membiayai supaya produk-produknya benar-benar berkualitas, berkelanjutan, dan layak dijual di koperasi desa Merah Putih," katanya.

Menkop Ferry mengharapkan keberadaan KDKMP menjadi model badan usaha milik masyarakat desa/kelurahan yang dikelola secara modern, profesional, dan mampu memberi manfaat ekonomi secara langsung bagi anggota maupun masyarakat luas.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Pengembangan perumahan atau kawasan bisa kita komunalkan 'septic tank'-nya sehingga bisa kita olah menjadi sebuah energi gas," kata Taj Yasin di Semarang, Kamis (7/5/2026).

Hal tersebut disampaikan sosok yang akrab disapa Gus Yasin tersebut saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026 Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jateng.

Ia mengusulkan agar kawasan perumahan baru tidak lagi hanya bergantung pada pasokan gas elpiji konvensional, melainkan mengintegrasikan sistem pengelolaan limbah rumah tangga menjadi sumber energi alternatif berupa biogas.

Dicontohkannya sudah ada beberapa daerah di Jateng yang mengembangkan limbah industri rumah tangga menjadi sumber energi, salah satunya di Magelang.

"Di daerah tersebut, limbah industri tahu dimanfaatkan untuk energi 100 rumah tanpa mereka harus membeli gas," katanya.

Ada juga di Boyolali, kata dia, kotoran sapi diolah oleh warga menjadi biogas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak.

Menurut dia, inovasi perumahan mandiri energi bisa menjadi nilai jual yang sangat menarik bagi masyarakat, sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada impor gas.

"Kalau ini diintegrasikan dengan pengembangan perumahan nanti promosinya beli perumahan tidak perlu beli gas elpiji. Nah ini akan menarik. Dan kita juga akan hemat energi karena gas ini negara kita masih impor," katanya.

Selain kemandirian energi, ia juga memberikan instruksi tegas terkait tata ruang perumahan di tahun 2026 yang diwarnai tantangan kebencanaan.

"Tahun 2026 ini kita menghadapi banyak tantangan bencana, mulai dari rob hingga tanah gerak. Saya minta pengembang jangan hanya beton semua," katanya.

Ia meminta pengembang di bawah naungan Himperra memastikan setiap unit rumah memiliki sumur resapan dan lahan terbuka yang cukup.

"Site plan harus ada sumur resapan, syukur-syukur satu rumah satu sumur resapan agar kita tidak krisis air tanah dan aman dari banjir," katanya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

“Ini menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi,” ujar gubernur didampingi Kapolda Jawa Tengah Ribut Hari Wibowo dan Pangdam IV/Diponegoro Achiruddin saat menyampaikan orasi di hadapan para buruh.

Menurut dia, situasi keamanan yang terjaga menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Ia menjelaskan kondisi yang kondusif merupakan modal utama dalam mendorong masuknya investasi, sehingga pembangunan di Jawa Tengah dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, ia menekankan peran strategis buruh dalam pembangunan daerah.

“Buruh merupakan bagian penting dalam membangun Jawa Tengah,” katanya.

Ia menambahkan kontribusi pekerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mendorong kemajuan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Optimisme tersebut disampaikan Luthfi usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Selasa (28/4/2026) siang.

Menurut dia, ketertarikan Presiden Prabowo terhadap sistem pengelolaan sampah di Banyumas menjadi sinyal positif bahwa pendekatan dari hulu hingga hilir berbasis ekonomi sirkular yang diterapkan di Jateng sudah berada di jalur yang tepat.

“Pak Presiden sangat tertarik. Ini menjadi role model. Dari hulu sampai hilir kita kerjakan bersama,” katanya menegaskan

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini tengah mempercepat pengembangan fasilitas pengolahan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) di sejumlah kabupaten/kota.

Saat ini terdapat 13 kabupaten/kota yang masih dalam tahap pengembangan RDF, sementara tiga daerah lainnya telah beroperasi.

“Pengembangan RDF ini terus kita kebut agar penanganan sampah semakin optimal,” katanya.

Ia mengatakan Pemprov Jateng juga telah menyiapkan dukungan hilirisasi melalui kerja sama dengan empat pabrik semen sebagai pembeli (offtaker) hasil olahan sampah.

“Kita punya empat pabrik semen sebagai offtaker. Ini jadi kekuatan kita,” katanya.

Selain itu, kata dia, konsep pengolahan sampah secara regional juga tengah disiapkan untuk wilayah dengan timbulan sampah besar seperti Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Raya.

Ia menilai model yang dikembangkan Banyumas menjadi contoh konkret integrasi pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga hingga pemanfaatan akhir yang bernilai ekonomi.

Lebih lanjut, dia menegaskan Jateng siap melampaui target nasional pengelolaan sampah yang ditetapkan pada 2029.

“Target nasional 2029 zero (nol) sampah. Jawa Tengah siap lebih cepat, tahun 2028 kita optimistis tercapai,” katanya menegaskan.

Gubernur Luthfi juga mengatakan Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap capaian Jateng yang dinilai sudah baik dan berpotensi menjadi contoh bagi provinsi lain dalam pengelolaan sampah terpadu.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPST BLE Banyumas Edy Nugroho mengatakan sistem pengelolaan sampah di kabupaten itu dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir sehingga memiliki nilai ekonomi.

“Sistem kami dari hulu sampai hilir, menuju waste to value, sampah jadi bernilai ekonomi,” katanya.

Ia mengatakan timbulan sampah di Banyumas mencapai 738,80 ton per hari.

Dari jumlah tersebut, kata dia, sebanyak 574,52 ton atau sekitar 77,76 persen telah terkelola, sementara sekitar 164 ton per hari belum tertangani di TPST.

Menurut dia, pengelolaan sampah dilakukan mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga hingga pengolahan di TPST BLE menjadi bahan bakar alternatif seperti RDF yang dapat dimanfaatkan industri.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Langkah tersebut dinilai sebagai strategi progresif untuk memperkuat integrasi ekonomi antardaerah sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih merata.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk terobosan penting dalam tata kelola pembangunan daerah. 

“Pendekatan aglomerasi seperti ini adalah jawaban atas tantangan pembangunan modern. Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan harus bergerak sebagai satu kesatuan kawasan ekonomi,” ujarnya.

Menurut Tohom, pemanfaatan Bakorwil Surakarta sebagai pusat konsolidasi merupakan langkah strategis untuk menyatukan berbagai kepentingan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga akademisi. 

Ia menegaskan bahwa model ini akan mempercepat sinkronisasi kebijakan sekaligus menghindari tumpang tindih program pembangunan.

“Dengan adanya satu pusat koordinasi, komunikasi menjadi lebih efektif, keputusan lebih cepat, dan implementasi kebijakan bisa lebih terarah. Ini akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan kesiapan kawasan,” tambahnya.

Tohom juga menilai bahwa Solo Raya memiliki keunggulan komparatif yang kuat, baik dari sisi industri, pariwisata, maupun ekonomi kreatif. 

Kombinasi ini, menurutnya, akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi regional.

Lebih lanjut, Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch mengatakan bahwa pendekatan kawasan seperti ini harus menjadi model nasional. 

“Apa yang dilakukan di Solo Raya ini bisa menjadi blueprint bagi wilayah lain di Indonesia. Aglomerasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang pemerataan pembangunan dan penguatan daya saing nasional,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung ekosistem aglomerasi tersebut. 

Menurutnya, keterlibatan akademisi akan memperkuat basis riset, inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kunci keberlanjutan ekonomi kawasan.

“Jika akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah bisa berjalan seirama, maka kita tidak hanya bicara pertumbuhan, tetapi juga kualitas pembangunan. Ini yang akan membawa Solo Raya menjadi episentrum ekonomi baru di Jawa Tengah,” jelasnya.

Tohom optimistis bahwa dengan kolaborasi yang kuat, Solo Raya tidak hanya mampu meningkatkan investasi, tetapi juga membuka lapangan kerja yang lebih luas serta memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Maradong Enrico William Pemimpin Kantor Cabang BRI Batang, menegaskan telah menindaklanjuti pengaduan nasabah dengan melakukan investigasi secara menyeluruh. 

Berdasarkan hasil penelusuran, peristiwa tersebut merupakan tindak kejahatan penipuan daring (online fraud) dengan metode social engineering menggunakan modus file APK. Atas kejadian itu, BRI menyatakan empati dan penyesalan karena nasabah menjadi korban kejahatan siber.

Namun demikian, BRI menegaskan bahwa penggantian kerugian hanya dapat dilakukan apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau gangguan pada sistem perbankan. Dalam kasus ini, modus yang digunakan pelaku merupakan kejahatan eksternal yang berada di luar kendali sistem bank.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi, BRI telah melakukan pertemuan langsung dengan nasabah pada Kamis (22/01/2026) dan Senin (09/02/2026). Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjelaskan secara rinci kronologis kejadian serta hasil investigasi yang telah dilakukan.

BRI juga kembali mengingatkan seluruh nasabah agar selalu berhati-hati dan tidak mengunduh, menginstal, maupun mengakses aplikasi dari sumber yang tidak resmi.

Nasabah diminta untuk senantiasa menjaga kerahasiaan data pribadi dan data perbankan, termasuk nomor rekening, nomor kartu, PIN, user ID, password, serta kode OTP, dan tidak memberikannya kepada pihak mana pun yang mengatasnamakan BRI.

Selain kepada nasabah, imbauan kewaspadaan juga ditujukan kepada masyarakat umum. BRI menegaskan bahwa modus penipuan social engineering dapat terjadi di lembaga perbankan mana pun, sehingga diperlukan kehati-hatian ekstra dalam setiap aktivitas digital.

BRI menegaskan bahwa seluruh informasi dan komunikasi resmi hanya disampaikan melalui saluran yang telah terverifikasi, yakni situs resmi [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id) serta akun media sosial resmi Bank BRI.

Dan ini saluran resmi baik website maupun media sosial yang telah ter-verified sebagai media komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas melalui laman/akun:
•⁠  ⁠Website: www.bri.co.id
•⁠  ⁠Instagram: @bankbri_id
•⁠  ⁠Twitter:
@bankbri_id,
@kontakbri,
@promo_BRI

•⁠  ⁠Facebook: Bank BRI
•⁠  ⁠Youtube: Bank BRI
•⁠  ⁠Tiktok: @bankbri_id

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mendatangi kantor BRI terdekat atau menghubungi Contact BRI 1500017.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Langkah ini dinilai sejalan dengan agenda besar pemerintahan nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan, integrasi antardaerah, serta pemerataan pembangunan.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa konsep aglomerasi ekonomi yang dirancang Pemprov Jateng merupakan pendekatan strategis yang dibutuhkan daerah dalam menghadapi tantangan struktural ekonomi ke depan.

“Solo Raya memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi hub ekonomi regional. Yang dibutuhkan adalah orkestrasi kebijakan, bukan lagi pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri,” ujar Tohom, Jumat (6/2/2026).

Menurut Tohom, pengembangan Solo Raya sebagai satu ekosistem ekonomi terpadu menunjukkan pergeseran paradigma pembangunan daerah dari sekadar aktivitas jangka pendek menuju pembentukan basis ekonomi berkelanjutan. 

Kota Solo diposisikan sebagai simpul utama, sementara kabupaten penyangga berperan sebagai penguat rantai nilai kawasan.

Ia menilai kebijakan ini juga selaras dengan upaya pemerintah pusat dalam memperkuat konektivitas, industrialisasi berbasis wilayah, serta penguatan UMKM agar naik kelas dan terhubung dengan pasar yang lebih luas. 

“Jika aglomerasi ini dijalankan konsisten, Solo Raya bisa menjadi contoh nyata bagaimana pertumbuhan tidak lagi terpusat di satu kota,” kata Tohom.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan aglomerasi ekonomi sangat ditentukan oleh kejelasan desain kelembagaan dan konsistensi kebijakan lintas wilayah.

Menurutnya, aglomerasi bukan sekadar penggabungan geografis, melainkan proses integrasi fungsi ekonomi, tata kelola, dan arah pembangunan antarwilayah.

“Aglomerasi harus dibangun sebagai sistem ekonomi kawasan yang saling terkoneksi, mulai dari perencanaan industri, logistik, pasar tenaga kerja, hingga kebijakan investasi, bukan sebagai program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Ia juga menyoroti penguatan peran Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Solo Raya sebagai prasyarat utama agar konsep aglomerasi dapat berjalan efektif. 

Bakorwil, sambungnya, harus memiliki fungsi koordinatif yang nyata dalam menyelaraskan kebijakan antar kabupaten dan kota, sekaligus menjadi simpul pengambilan keputusan kawasan.

“Ketika Bakorwil berfungsi sebagai pusat orkestrasi kebijakan kawasan, maka ego sektoral dan fragmentasi pembangunan dapat ditekan. Di situlah aglomerasi menjadi instrumen transformasi ekonomi regional, bukan sekadar label pembangunan,” pungkas Tohom.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

MARTABAT menilai pendekatan berbasis ekosistem yang ditawarkan KEK Batang menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun kawasan investasi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang.

Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan KEK Batang merepresentasikan arah baru pembangunan ekonomi nasional yang lebih terintegrasi. 

Menurutnya, konsep kawasan siap pakai dengan dukungan infrastruktur, kepastian lahan, serta keterhubungan sektor industri, logistik, dan pariwisata merupakan bahasa yang dipahami investor global. 

“Ini bukan menjual rencana atau visualisasi saja, tapi menjual kepastian. Investor datang karena melihat ekosistem yang nyata dan berjalan,” ujar Tohom.

Tohom menilai keberanian KEK Batang memadukan industri pengolahan, logistik-transportasi, serta pariwisata dan properti dalam satu kawasan adalah terobosan strategis. 

Model ini, kata dia, menjawab kebutuhan industri modern yang tidak hanya mencari efisiensi produksi, tetapi juga kualitas hidup tenaga kerja dan kesinambungan kawasan. 

“Ekosistem seperti ini yang membuat investasi bertahan lama, bukan investasi yang datang lalu pergi,” katanya.

Ia juga menyoroti capaian KEK Batang yang telah menarik investasi lebih dari Rp22 triliun dan menciptakan sekitar 10 ribu lapangan kerja dalam tiga tahun terakhir. 

Bagi Tohom, angka tersebut mencerminkan efektivitas desain kawasan dan tata kelola yang profesional. 

“Pertumbuhan ekonomi Batang yang melampaui rata-rata nasional menunjukkan bahwa kawasan industri berbasis ekosistem mampu mendorong akselerasi ekonomi daerah sekaligus nasional,” ujarnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa KEK Batang idealnya diposisikan sebagai simpul penting dalam jaringan aglomerasi ekonomi Jawa bagian utara. 

Menurutnya, konektivitas antara KEK Batang dengan pelabuhan, jalan tol, kawasan industri lain, serta pusat-pusat permukiman harus terus diperkuat agar tercipta efisiensi logistik dan daya saing kawasan. 

“Aglomerasi adalah kunci. Jika kawasan-kawasan ini saling terhubung, Indonesia akan memiliki klaster ekonomi yang kuat di mata investor global,” jelasnya.

Tohom menegaskan MARTABAT Prabowo–Gibran melihat KEK Batang sebagai contoh konkret bagaimana visi pembangunan ekonomi nasional dapat diterjemahkan ke level kawasan. 

Ia berharap model serupa direplikasi di wilayah lain dengan tetap menjaga prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan kepastian usaha. 

“Inilah fondasi Indonesia untuk menjadi magnet investasi global, bukan hanya karena insentif, tetapi karena kualitas ekosistemnya,” tutup Tohom.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Organisasi relawan nasional ini melihat bahwa percepatan integrasi ekonomi lintas kabupaten/kota -- yang saat ini mulai dipraktikkan melalui berbagai inisiatif kolaboratif -- akan menciptakan pasar yang lebih luas, efisiensi logistik, peningkatan investasi, dan ruang lebih besar bagi UMKM untuk menembus rantai pasok regional.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menyampaikan bahwa keberhasilan Solo Raya membangun kawasan aglomerasi bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi menyangkut masa depan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. 

“Aglomerasi itu bukan sekadar penyatuan wilayah administratif. Ini adalah penyatuan peluang. Ketika tujuh kabupaten/kota bersinergi, UMKM akan mendapatkan pasar yang lebih besar, biaya distribusi lebih efisien, dan produk lokal dapat naik kelas,” ujarnya, Rabu (13/12/2025).

Menurut Tohom, penguatan aglomerasi Solo Raya akan menjadi babak baru dalam upaya menghilangkan sekat antarwilayah yang selama ini menghambat mobilitas usaha. 

Ia menilai bahwa event seperti Soloraya Great Sale membuktikan bagaimana kolaborasi tujuh daerah dapat memunculkan lonjakan transaksi hingga triliunan rupiah. 

“Itu laboratorium aglomerasi yang sangat konkret. Ketika kolaborasi berjalan, potensi UMKM melejit. Yang kita perlukan sekarang adalah keberlanjutan,” jelasnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini  menegaskan bahwa pengembangan aglomerasi Solo Raya harus dipastikan tidak berhenti pada event tahunan. 

Ia menekankan perlunya kebijakan terpadu lintas daerah agar UMKM tidak lagi terkendala regulasi berbeda-beda, hambatan pasar, dan keterbatasan etalase produk. 

“Bayangkan investor atau pembeli besar masuk ke Solo Raya tapi masih berhadapan dengan tujuh aturan yang berbeda. Itu menurunkan daya tarik kawasan. Padahal UMKM akan maju jika ekosistemnya satu arah, tidak saling tarik menarik,” katanya.

Ia juga menilai kebutuhan UMKM terhadap etalase permanen harus menjadi agenda prioritas pasca-Soloraya Great Sale. 

Produk-produk lokal perlu masuk lebih banyak di hotel, bandara, pusat perbelanjaan, dan kawasan pariwisata. 

Menurutnya, keberlanjutan showcase adalah kunci agar UMKM tidak hanya “bersinar sebulan”, tetapi tumbuh sepanjang tahun.

 “Pelaku UMKM bertanya, setelah Soloraya Great Sale berakhir, mereka harus memamerkan produk di mana? Itu pertanyaan yang sangat strategis. Inilah tugas bersama untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan,” tegas Tohom.

Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat telah memasang target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2029 yang tidak akan mungkin dicapai tanpa percepatan investasi. 

Aglomerasi Solo Raya, menurutnya, adalah pintu masuk bagi investasi yang lebih besar karena menunjukkan kesiapan wilayah dalam bergerak sebagai satu kesatuan ekonomi. 

“UMKM akan terdongkrak jika investasi masuk. Dan investasi hanya masuk jika kawasan terlihat matang. Aglomerasi Solo Raya adalah jawabannya,” pungkasnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Respons ini disampaikan sebagai bentuk apresiasi terhadap langkah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dinilai makin progresif dalam memperkuat ekosistem investasi, mendorong kolaborasi kawasan, serta mengangkat kapasitas pengusaha lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa arah pembangunan Solo Raya saat ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menekankan pemerataan ekonomi, penguatan daya saing daerah, serta peningkatan produktivitas kawasan berbasis aglomerasi. 

Menurutnya, dukungan Kadin dalam forum seperti Solo Raya Trade Tourism & Investment Expo (STTIE) 2025 menciptakan percepatan yang selama ini dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan kawasan terpadu.

“Solo Raya memiliki kekuatan historis, ekonomi, dan budaya yang jika dipertautkan dengan baik akan menghasilkan skala ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan bekerja sendiri-sendiri,” ujar Tohom, Selasa (25/11/2025).

Ia menilai langkah Kadin Indonesia yang membedakan pendekatan investasi nasional dan daerah, serta fokus pada penguatan geoekonomi, tata ruang, dan potensi lokal, adalah terobosan yang relevan dengan kebutuhan Solo Raya. 

Terlebih, inisiatif seperti Indonesia Regional Development Fund disebutnya mampu menciptakan keberpihakan nyata kepada pengusaha lokal.

“Ini akan menciptakan diferensiasi, mendorong green economy, dan memastikan potensi desa tidak tertinggal dari kota. Model special economic zone berbasis desa seperti yang dikerjakan Kadin di Ambon bisa menjadi inspirasi kuat untuk Solo Raya,” tegasnya.

Pada bagian lain, Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa era pembangunan berbasis aglomerasi membutuhkan keberanian untuk melakukan integrasi kawasan secara strategis. 

Ia menilai Kadin bersama pemerintah daerah kini mulai mendorong dialog yang konstruktif, antara lain melalui pertemuan langsung antara investor dari Bangladesh, Cina, Arab Saudi, hingga Korea dengan para pemilik potensi wilayah dari tujuh daerah Solo Raya.

“Langkah-langkah seperti ini menunjukkan bahwa pengusaha lokal tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ada mekanisme pertemuan, ada fasilitasi, dan ada ekosistem yang mendorong mereka naik kelas. Ini sejalan dengan semangat pemerataan yang menjadi fokus besar pemerintahan Prabowo–Gibran,” tuturnya.

Tohom menyoroti capaian Solo Raya Great Sale 2025 yang berhasil meraih transaksi Rp10,6 triliun sebagai bukti bahwa skala ekonomi kawasan semakin nyata ketika kolaborasi diarahkan secara konsisten. 

Ia menegaskan bahwa model kolaborasi semacam ini adalah fondasi untuk memastikan Solo Raya tidak hanya menjadi pusat budaya dan sejarah, tetapi juga gerbang pertumbuhan ekonomi Jawa bagian selatan.

“Kita tidak bisa lagi terjebak dalam pola pembangunan terkotak-kotak. Aglomerasi adalah masa depan. Dan Solo Raya, dengan dukungan Kadin serta arah kebijakan pemerintah pusat, memiliki momentum besar yang tidak boleh disia-siakan,” tutup Tohom.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Mereka memandang bahwa semakin kuatnya perhatian global menunjukkan adanya momentum penting yang harus dimanfaatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa investasi yang mulai mengarah ke Solo Raya bukan hanya kesempatan ekonomi, tetapi “tanda bahwa kawasan ini sedang memasuki era strategis yang akan menentukan peta daya saing nasional.” 

Menurutnya, sinyal positif dari tiga negara sekaligus menunjukkan bahwa Solo Raya telah menjadi etalase baru bagi perencanaan pembangunan modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Tohom menilai langkah memperkuat ekosistem aglomerasi adalah syarat utama untuk meningkatkan kepercayaan investor. 

Ia menyebut, “Solo Raya ini unik. Ia tidak hanya mengandalkan satu kota sebagai magnet, tetapi menggerakkan seluruh kabupaten/kota dalam satu orbit ekonomi. Investor global melihat hal ini sebagai keunggulan struktural yang menjanjikan efisiensi, skala, dan kesinambungan pertumbuhan.”

Ia juga menegaskan bahwa aglomerasi tak sebatas konsep tata ruang, tetapi instrumen ekonomi yang memadukan sumber daya, talenta, hingga kepastian infrastruktur. 

“Ketika aset tangible ada di Sragen atau Boyolali, sementara intangible value berada di Solo, itu menunjukkan kematangan kawasan. Hal seperti inilah yang membuat investor berani masuk,” ujarnya, Jumat (13/11/2025).

Pada bagian lain, Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa keberhasilan Solo Raya menarik investor luar negeri membuktikan bahwa integrasi kawasan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis Indonesia ke depan. 

“Pola investasi global kini mencari efisiensi supply chain dan kejelasan ekosistem. Solo Raya menjawab itu. Tinggal kesiapan pemerintah daerah untuk mengeksekusi peta jalan pembangunan dengan disiplin,” ungkapnya.

Ia menilai penyelenggaraan STTIE 2025 merupakan momentum penting untuk memperlihatkan wajah nyata dari kolaborasi tujuh wilayah: Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Boyolali, dan Klaten. 

“Jika kerangka kerja lintas daerah dapat dijalankan konsisten, Solo Raya tak hanya dilirik tiga negara, tetapi berpotensi menjadi simpul investasi Asia,” katanya.

Tohom juga mengapresiasi upaya pemerintah provinsi dan Kadin yang mulai menempatkan konsep aglomerasi sebagai basis promosi investasi. 

“Kuncinya adalah menghilangkan ego sektoral. Jika Solo Raya tampil sebagai satu kawasan, bukan tujuh wilayah terpisah, daya tawarnya naik drastis,” tandasnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Mereka menilai dorongan sejarah wilayah eks-Karesidenan Surakarta dan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap pemerataan ekonomi akan menjadikan akselerasi pembangunan kawasan ini melaju positif.

“Solo Raya punya fondasi historis dan modal sosial yang kuat. Ini bukan wacana kosong, tapi langkah strategis untuk menyatukan kekuatan ekonomi regional dan mempercepat kemajuan kawasan,” demikian sikap resmi MARTABAT Prabowo-Gibran, Rabu (5/11/2025).

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan bahwa geliat pembahasan aglomerasi Solo Raya memiliki pijakan sejarah kuat sejak masa Karesidenan Surakarta. 

Menurutnya, sejarah bukan hanya cerita masa lalu, melainkan energi kolektif untuk masa depan kemajuan kawasan.

“Kita punya legacy Karesidenan Surakarta yang memosisikan Solo sebagai episentrum penggerak kawasan. Kini momentum untuk mengembalikan spirit itu dengan pendekatan ekonomi modern,” ujar Tohom. 

Ia menambahkan bahwa pendekatan terintegrasi akan lebih efektif dibanding sekadar pendekatan administratif.

Tohom menjelaskan bahwa era otonomi daerah melahirkan ego sektoral antar wilayah, sehingga kota inti tidak bisa berjalan sendiri dan daerah penyangga pun tidak optimal tanpa dukungan kota inti. 

“Aglomerasi adalah solusi. Kalau kita terpaku pada administratif dan politik, kita jalan di tempat. Fokus pada ekonomi lintas daerah, maka pertumbuhan akan saling menguatkan,” jelasnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa langkah Solo Raya harus diarahkan pada integrasi ekonomi, konektivitas, dan efisiensi pembangunan. 

Ia menegaskan agar gagasan ini tidak terjebak pada simbol administrasi masa lalu, melainkan berorientasi pada logistik, industri, UMKM, pariwisata budaya, hingga pengembangan sumber daya manusia kreatif yang terintegrasi.

“Dengan koordinasi lintas daerah dan pusat, Solo Raya punya peluang menjadi model aglomerasi terbaik di Indonesia. Era Prabowo-Gibran adalah momentum emas bagi transformasi ekonomi kawasan ini,” tegasnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

MARTABAT menilai program ini bukan sekadar soal pemenuhan fasilitas fisik, tetapi juga langkah strategis mempersempit kesenjangan sosial yang terjadi antara pusat kota dan daerah penyangga.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa pembangunan rumah rakyat harus diintegrasikan dengan rencana besar pengembangan kawasan aglomerasi Solo Raya. 

Menurutnya, jika pembangunan hanya berfokus di pusat kota tanpa memperhitungkan konektivitas wilayah di sekitarnya, maka ketimpangan distribusi ekonomi akan semakin lebar.

“Pemerintah menargetkan pembangunan satu juta rumah setiap tahun. Namun agar tidak sekadar angka, strategi aglomerasi harus menjadi fondasi. Solo Raya, dengan potensi kolaborasi lintas kabupaten dan kota, sangat ideal menjadi model pengembangan kawasan hunian terintegrasi yang menghidupkan ekonomi lokal,” ujar Tohom, Kamis (16/10/2025).

Ia menambahkan, backlog perumahan yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya membutuhkan tempat tinggal, tetapi kesempatan untuk hidup berdampingan dalam ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. 

Dalam pandangannya, rumah yang layak harus berada dalam kawasan dengan akses pekerjaan, transportasi, pendidikan, hingga peluang usaha.

Tohom menyoroti bahwa pengembangan aglomerasi Solo Raya harus menjadi mesin pemerataan ekonomi baru. 

“Ketika akses hunian terjangkau dikaitkan dengan jalur transportasi massal, pusat UMKM, dan kawasan komersial baru, maka hunian tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi titik awal mobilitas sosial,” tegasnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa program satu juta rumah akan lebih efektif jika dilaksanakan berbasis pemetaan kawasan produktif, bukan hanya membangun perumahan di lokasi yang jauh dari pusat aktivitas. 

Menurutnya, kesalahan umum pembangunan perumahan rakyat selama ini adalah membangun tanpa memperhitungkan ekosistem ekonomi di sekitarnya, sehingga banyak kawasan perumahan rakyat yang akhirnya tidak berkembang.

“Kita harus belajar dari beberapa kawasan yang hanya menjadi kota tidur. Jika Solo Raya ingin menjadi episentrum baru pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, maka aglomerasi harus dipahami sebagai integrasi, bukan sekadar perluasan wilayah,” jelasnya.

Tohom menyarankan agar pemerintah daerah segera memperkuat koordinasi dengan pengembang, BPN, serta lembaga pembiayaan agar masyarakat non-bankable tetap mendapat akses kepemilikan rumah melalui skema kredit adaptif dan subsidi yang tepat sasaran.

Ia juga menyebut bahwa ajang seperti Soloraya Property Awards dapat menjadi momentum penting untuk mempertemukan pemangku kepentingan dan mendorong inovasi dalam penyediaan hunian terjangkau. 

Menurutnya, penghargaan tidak boleh berhenti sebagai seremoni, tetapi harus menjadi pemicu kolaborasi konkret antara birokrat, pengembang, dan lembaga pendukung perumahan.

“Membangun rumah bukan hanya soal bata dan semen, tetapi mencipta peradaban. Aglomerasi Solo Raya bisa menjadi contoh nasional jika semua pihak bergerak dalam visi yang sama, yaitu menurunkan kesenjangan sosial melalui hunian layak dan terintegrasi,” pungkasnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Menurut organisasi ini, potensi pariwisata Batang yang meliputi pantai, pegunungan, hingga kebun teh dapat menjadi faktor penguat bagi pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengungkapkan bahwa strategi pembangunan Industropolis Batang sebaiknya tidak dipandang sebatas investasi industri semata. 

“Batang ini memiliki julukan Heaven of Asia bukan tanpa alasan. Keindahan alamnya luar biasa, dan jika kita pandai mengelolanya, maka Industropolis Batang akan menjadi kawasan yang tidak hanya unggul secara industri, tapi juga ramah wisatawan. Industri dan wisata itu bisa saling menopang,” ujarnya, Senin (23/9/2025).

Ia mencontohkan wisata alam seperti Kembang Langit Park, Pantai Ujung Negoro, hingga Kebun Teh Pagilaran yang bisa menjadi daya tarik tambahan bagi investor maupun tenaga kerja asing. 

“Ketika investor datang, mereka akan menilai bukan hanya kawasan industrinya, tapi juga kualitas hidup di sekitarnya. Kalau daerahnya punya destinasi wisata unggulan, itu menjadi nilai tambah besar,” kata Tohom.

Lebih jauh, Tohom menekankan bahwa pengembangan wisata Batang harus diarahkan untuk mendukung konsep sustainable growth. 

“Jangan sampai wisata hanya jadi pelengkap. Wisata ini bisa dikembangkan berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan, dan memberi ruang bagi UMKM setempat. Dengan begitu, masyarakat Batang bisa merasakan langsung manfaat dari adanya Industropolis,” ucapnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengingatkan bahwa keberadaan KEK Industropolis pasti mendorong migrasi dan aglomerasi baru di wilayah Batang dan sekitarnya. 

“Kalau aglomerasi industri bertemu dengan destinasi wisata, maka yang tumbuh adalah kawasan perkotaan yang hidup, modern, dan punya identitas. Ini yang perlu dirancang sejak awal agar tidak terjadi ketimpangan,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama pusat harus mengantisipasi lonjakan kebutuhan infrastruktur pendukung, baik akses jalan, transportasi publik, maupun akomodasi. 

“Kalau hanya industri yang didorong, maka Batang bisa kehilangan peluang besar. Tapi jika industri dan wisata dikawinkan, Batang bisa menjadi model kawasan aglomerasi baru yang sukses di Indonesia,” pungkas Tohom.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyebut investasi yang dilakukan PT LBM Energi Baru Indonesia Batang di atas lahan seluas 31,72 hektare dengan nilai Rp1,5 triliun merupakan bukti bahwa Batang kini dilirik pemain global.

“Investasi sebesar ini bukan sekadar menanamkan modal, melainkan menandai bahwa Indonesia memiliki daya saing strategis di industri baterai EV. Kita bicara fasilitas riset, produksi, hingga ekspor yang semuanya masuk kategori kelas dunia,” ujar Tohom, Sabtu (14/9/2025).

Tohom menilai langkah LBM membangun fasilitas produksi dan pusat riset Lithium Iron Phosphate (LFP) di Batang akan menjadi tonggak penting bagi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. 

“Dengan target kapasitas produksi 150 ribu ton per tahun dan orientasi penuh pada ekspor, ini akan menempatkan Batang dalam peta rantai pasok global energi baru,” katanya.

Lebih jauh, Tohom menekankan bahwa proyek ini bukan hanya bicara teknologi, tetapi juga dampak sosial-ekonomi. Fasilitas yang akan beroperasi pada Juni 2026 tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 1.000 tenaga kerja lokal. 

“Artinya, investasi ini membawa transformasi nyata. Bukan hanya pada skala industri global, tapi juga bagi masyarakat Batang yang akan tumbuh bersama,” tegasnya.

Menurut Tohom, kehadiran LBM juga menandakan bahwa KEK Industropolis Batang berhasil menjelma menjadi magnet investasi internasional. 

“Kawasan ini punya posisi strategis, infrastruktur mumpuni, dan dukungan ekosistem investasi yang solid. Semua elemen itu menjadikan Batang pilihan rasional bagi investor kelas dunia,” tambahnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menyoroti aspek perencanaan kawasan. Menurutnya, pengembangan terintegrasi di Batang akan memperkuat konsep aglomerasi industri modern di Indonesia. 

“Jika dikelola dengan tepat, KEK Industropolis Batang akan menjadi role model kawasan ekonomi khusus masa depan. Bukan hanya untuk baterai EV, tetapi juga inovasi energi terbarukan lain,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama KEK Industropolis Batang, Ngurah Wirawan, menyampaikan bahwa masuknya LBM menegaskan kawasan Batang dipercaya pemain global. 

“Kami bangga Batang kini menjadi bagian penting dari rantai pasok energi baru dunia,” kata Wirawan.

CEO PT LBM Energi Baru Indonesia Batang, Washington Feng, menambahkan bahwa alasan utama memilih Batang adalah kombinasi lokasi strategis dan dukungan ekosistem. 

“Dari Batang, kami akan menghadirkan pusat produksi sekaligus inovasi energi baru untuk pasar global,” ujarnya.

Sementara itu, PJ Sekda Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih, menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah. 

“Komitmen kami adalah memastikan investasi ini juga memberi manfaat bagi masyarakat lokal, melalui peningkatan SDM, infrastruktur, dan kolaborasi lintas sektor,” tandasnya.

Dengan kehadiran investasi raksasa ini, Batang tidak hanya muncul di peta industri nasional, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam transisi energi dunia.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

"Angkutan gratis kita mau laksanakan di bulan Oktober, karena memang untuk perencanaan awal harus ada kajian, kemudian harus ada aturan yang melekat di sana, perwal dan yang lain," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang Candra Wijatmiko Adi di Magelang, Jateng, Selasa (9/9/2025).

Menurut dia, dalam tahap awal pada Oktober 2025 dilakukan proyek percontohan dengan 27 angkutan yang mengantar pelajar saat pagi dan siang pulang sekolah.

"Kami juga memang penganggarannya bulan Oktober, yakni di anggaran perubahan. Untuk pertama di tahun 2025 ini kita sifatnya masih pilot project. Ada 27 kendaraan yang akan mengangkut anak sekolah pagi, berangkat maupun pulang," sambungnya.

Dalam tahap awal ini, katanya, dari jalur 1 sampai 11 ada semua. Kemudian, ada beberapa jalur yang rutenya ditambahkan sedikit masuk areal sekolah.

"Yang paling banyak jalur 1 itu sampai ada 14 sekolah yang dilewati. Jalur 1 ada SMA 1, SMA 4, SD Magelang 6, 7, 4, SMP 4, SMP 1, banyak," katanya.

Mekanismenya, menurut dia, pemkot menyewa kendaraan dari pihak ketiga yang memang selama ini berkecimpung di bisnis transportasi Kota Magelang.

"Selain kita bermaksud untuk menaikkan pengguna angkutan umum, juga memfasilitasi anak-anak sekolah," katanya.

Ia juga menuturkan dari program ini pemkot ingin kembali menumbuhkan aktivitas angkutan kota yang selama ini hampir mati suri.

Pada 2026, akan ada penambahan jumlah angkutannya.

"Sewanya harian. Satu hari sekitar Rp120 ribu sampai Rp140 ribu. Jadi, kalau mereka jalan, kita bayarkan. Tapi nanti bisa jadi per minggu, karena MoU masih belum kita keluarkan," katanya.

Menurut dia, anggaran yang disediakan pada tahun ini sebesar Rp280 juta.

"Itu sudah termasuk fasilitasnya. Ada tambahan stiker, ada GPS-nya. Karena kita memantaunya pakai GPS. Tahun 2026, kita tambah 20 angkot lagi, jadi 47 angkutan," katanya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Mereka menilai langkah ini menjadi momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta menarik investasi di berbagai sektor strategis.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menambahkan bahwa KEK ini bukan hanya soal peningkatan investasi, tetapi juga soal kualitas pekerjaan dan pengembangan kapasitas SDM. 

“Dengan integrasi industri manufaktur, logistik, komersial, residensial, hingga pariwisata, tenaga kerja yang terserap akan berada di sektor strategis dan bernilai tambah tinggi. Sinergi antara pemerintah, investor, dan komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan,” jelas Tohom, Senin (1/9/2025).

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menekankan pentingnya monitoring, evaluasi berkelanjutan, serta sistem insentif yang tepat untuk mencapai target 100 ribu tenaga kerja pada 2030. 

“Kerja sama internasional, seperti MoU dengan China State Construction Engineering Company (CSCEC) melalui skema Two Countries Twin Parks (TCTP), juga akan memperkuat investasi lintas negara sekaligus menghadirkan teknologi yang bisa dimanfaatkan tenaga kerja lokal,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan KITB menjadi KEK Industropolis Batang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025. 

“Hari ini saya mendapatkan kehormatan besar dapat meresmikan kawasan ini sebagai salah satu upaya besar untuk melaksanakan pembangunan bangsa melalui industrialisasi dan hilirisasi,” ujar Prabowo. 

Ia mengungkapkan pentingnya kerja keras, kolaborasi, dan sinergi seluruh pihak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KEK Industropolis Batang telah beroperasi sejak 2022 dengan realisasi investasi Rp17,95 triliun, menyerap 7.000 tenaga kerja, dan melibatkan 27 pelaku usaha/investor. 

Dengan status KEK, kawasan ini diproyeksikan menarik investasi hingga Rp75,8 triliun dan menyerap 58.145 tenaga kerja dalam lima tahun ke depan.

Presiden Prabowo optimis KEK akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan hilirisasi industri. 

“Nilai tambah bahan baku kita akan dinikmati seluruh rakyat Indonesia, termasuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Ini membawa optimisme masa depan gemilang bagi kita semua,” pungkasnya.

Acara peresmian ini dihadiri jajaran menteri, gubernur, bupati, pelaku usaha, tokoh masyarakat, serta perwakilan pekerja di KEK Industropolis Batang, menandai tonggak penting bagi pertumbuhan industri nasional.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Eddy Sulistiyo Bramiyanto, di Semarang, Kamis (21/8/2025), mengatakan bahwa kegiatan itu bertujuan mempertemukan dan membuat jejaring antara pelaku UMKM, industri menengah hingga besar, pemerintahan, pembiayaan, dan sebagainya.

"Hari ini ada 900 UMKM lebih yang hadir," katanya, di sela kegiatan yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang itu.

Ia menyebutkan setidaknya terdapat beberapa gerai zona yang mempertemukan jejaring usaha dari hulu ke hilir..

Di antaranya, zona program makan bergizi gratis, zona kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah, zona sertifikasi dan kompetensi bagi UMKM, hingga zona kebutuhan rantai pasok dengan usaha besar.

Sekretaris Daerah Jateng Sumarno mengatakan bahwa tantangan pelaku usaha kecil adalah pemasaran produk, di samping produksi barang.

"Yang menjadi pekerjaan rumah (PR) itu sebetulnya kan bagaimana kita membantu teman-teman UMKM itu untuk bisa memasarkan produknya. Salah satunya dengan mekanisme kontak bisnis ini," katanya.

Melalui forum tersebut, kata dia, para pelaku UMKM bisa berkomunikasi langsung dengan calon pembeli, bisa juga saling tukar produk dan sebagainya.

Ia berharap metode kontak bisnis yang dilakukan itu akan menjadikan komunikasi dan jejaring antara para pelaku UMKM dan pihak lain secara lintas sektor.

"Jadi, teman-teman UMKM bisa memasarkan produknya, bisa dikenal oleh 'buyer-buyer' (pembeli)," katanya.

Selain itu, ia berharap UMKM mampu tumbuh dan naik kelas, apalagi Jateng ditargetkan menjadi provinsi penumpu pangan dan industri yang membutuhkan peran besar pelaku UMKM untuk terlibat.

Sementara itu, pelaku UMKM asal Kabupaten Temanggung Indarwati (35) mengaku sengaja datang ke kegiatan kontak bisnis tersebut untuk mengenalkan produknya yang diberi nama "Cokelat Memukao".

Produknya adalah aneka olahan cokelat dari petani lokal di daerahnya, dengan variasi rasa, seperti cokelat gula aren hingga kopi untuk memberdayakan petani lokal dengan komoditas cokelat dari biji kakao yang dinilai mulai ditinggalkan.

Pada kegiatan tersebut, produknya ditawarkan ke PT Garuda Indonesia yang hadir dalam ajang kontak bisnis tersebut.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Organisasi ini menilai langkah sinergis antara pemerintah, industri, dan pendidikan vokasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan kawasan.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan pembangunan KEK Batang sangat bergantung pada peningkatan infrastruktur yang sejalan dengan pengembangan sumber daya manusia. 

Tohom mengatakan, “Pembangunan tanpa investasi serius pada SDM hanya akan menciptakan kawasan industri yang mati-mati saja. KEK Batang harus menjadi tempat di mana generasi muda kita tidak hanya bekerja, tapi juga berkembang secara kompetitif.”

Tohom menekankan pentingnya pengembangan kompetensi generasi muda lulusan SMA/SMK dan lembaga pelatihan kerja yang sejalan dengan kebutuhan industri. 

Ia menambahkan, “Kuncinya adalah membangun ekosistem yang produktif, mandiri, dan mampu menjawab kebutuhan industri global. Tanpa roadmap SDM yang jelas, investasi besar di infrastruktur akan sia-sia.”

Direktur Utama Kawasan Industri Terpadu Batang, Ngurah Wirawan, menyebut KEK Batang sebagai kawasan ekonomi human-centered. 

Ia mengatakan kesepakatan terbaru tentang kerja sama pembangunan ekonomi dan SDM diharapkan menyiapkan tenaga kerja produktif yang terintegrasi dengan kebutuhan industri.

Selain itu, Tohom Purba yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menganalisis strategi pertumbuhan kawasan industri di Jawa Tengah. Menurutnya, dengan menggabungkan investasi infrastruktur, pengembangan SDM, dan prinsip keberlanjutan lingkungan, Industropolis Batang memiliki potensi menjadi pusat manufaktur dan logistik yang menonjol di Asia Tenggara. 

"Strategi integratif semacam ini akan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya cepat tapi juga berkelanjutan,” katanya.

KEK Industropolis Batang, lanjut Tohom, bukan hanya soal pabrik dan gudang. 

"Ini soal bagaimana Jawa Tengah membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan ekonomi global, sambil tetap menjaga identitas dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Investor pun menunjukkan optimisme tinggi. Mr. Goh Seng Lee dari PSA International mencontoh keberhasilan pusat logistik modern di Riyadh dan Dammam sebagai model. 

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya roadmap pembangunan yang jelas agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring kelestarian lingkungan.

Acara ini juga menandai peluncuran dua inisiatif digital, yaitu aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) dan program Internet Desa Gratis. Kedua program ini diharapkan memperkuat konektivitas dan akses bagi masyarakat lokal.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Sebagai bentuk dukungan terhadap agenda nasional tersebut, PLN UID Jateng dan DIY menyiagakan 4.081 personel dengan dukungan 285 peralatan yang siaga penuh sejak 16–18 Agustus 2025.

Kesiapan ini dipusatkan pada 94 posko siaga yang tersebar di seluruh wilayah kerja PLN UID Jateng dan DIY, termasuk lokasi-lokasi upacara utama tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

General Manager PLN UID Jateng dan DIY, Bramantyo Anggun Pambudi, menyampaikan bahwa PLN telah menyiapkan langkah antisipatif berupa penempatan 97 unit genset, 145 Unit Gardu Bergerak (UGB), 43 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 316 unit mobil operasional, 14 unit Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan Mobile Protection Vehicle (PDKB MPV) dan 14 unit PDKB Sentuh Langsung (SL), serta 425 unit motor operasional.

“PLN berkomitmen penuh mendukung suksesnya peringatan HUT RI ke-80. Kami telah mengerahkan ribuan personel, armada, dan peralatan cadangan agar masyarakat dapat merayakan kemerdekaan dengan nyaman, tanpa gangguan listrik,” jelas Bramantyo.

Kesiapan PLN UID Jateng dan DIY juga didukung kondisi kelistrikan sistem Jawa Tengah dan DIY yang dalam keadaan aman dengan daya mampu mencapai 9.070 MW dan beban puncak 4.523 MW, sehingga tersedia cadangan daya yang sangat cukup.

Selain pengamanan di lokasi upacara, PLN juga membentuk posko siaga terpadu yang bertugas melakukan pemantauan intensif terhadap pasokan listrik di titik-titik vital, termasuk perkantoran pemerintahan, markas TNI/POLRI, fasilitas umum, dan pusat keramaian.

“Kami memastikan seluruh sistem dalam kondisi prima dan tim kami siap bergerak cepat jika ada gangguan. Ini merupakan wujud peran PLN dalam menjaga momen bersejarah bangsa, sekaligus menjamin kenyamanan masyarakat dalam merayakan kemerdekaan,” tambah Bramantyo.

Koordinasi pun dilakukan bersama Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dan panitia penyelenggara untuk memastikan sinergi dalam pengamanan teknis kelistrikan.

Upacara peringatan HUT ke-80 RI di Wilayah Jawa Tengah dan DIY berlangsung dengan khidmat, dihadiri Forkopimda, instansi pemerintahan, TNI/Polri, pelajar, hingga masyarakat luas. 

Melalui kesiapan dan dedikasi tanpa henti, PLN UID Jateng dan DIY membuktikan komitmennya menghadirkan listrik andal demi mendukung setiap momen bersejarah bangsa. Seluruh rangkaian acara berjalan lancar berkat dukungan keandalan pasokan listrik yang dijaga ketat oleh PLN UID Jateng dan DIY.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Ada sekitar 60 sumur minyak rakyat, 10 di antaranya berada tepat di tengah pemukiman penduduk dan sudah menghasilkan setiap hari," kata Iwan Sucipto di Blora, Selasa (19/8/2025).

Menurut Iwan, awal mula penemuan minyak terjadi ketika warga berusaha mengebor sumur air karena kesulitan air bersih, terutama saat musim kemarau. Namun, dalam proses pengeboran itu, salah seorang warga justru menemukan minyak.

“Kabar itu cepat menyebar, bahkan terdengar oleh orang luar desa. Mereka kemudian berdatangan, sebagian ikut membiayai pengeboran. Dari situlah sumur-sumur minyak ini terus bermunculan,” jelasnya.

Sebelum ada sumur minyak, warga Desa Gandu selama bertahun-tahun menghadapi krisis air bersih.

Setiap musim kemarau, mereka harus membeli air atau mencari sumber air jauh dari desa. Namun setelah adanya temuan minyak, warga berbondong-bondong mengebor lahan di sekitar rumah mereka. 

Bagi yang tak memiliki modal, mereka menggandeng investor untuk membiayai pengeboran. Kini, dalam waktu relatif singkat, desa itu telah memiliki puluhan sumur minyak.

Kepala desa mengaku sudah berkali kali mengingatkan warganya mengenai bahaya pengeboran minyak di kawasan padat penduduk.

Namun imbauan itu sering diabaikan karena hasil minyak dianggap memberi harapan baru bagi perekonomian warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.

“Saya sudah berulang kali mengingatkan soal bahaya keberadaan sumur minyak di area permukiman. Tapi warga tetap nekat, karena minyak ini dianggap sebagai peluang untuk memperbaiki ekonomi mereka,” tutur Iwan.

Kebakaran sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sejak Minggu (17/8) siang menyebabkan tiga orang tewas dan dua dirawat karena luka bakar. Salah satunya adalah balita.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, di Semarang, Jumat (15/8/2025), menyebutkan pihaknya telah memesan sebanyak 4.000 mangrove untuk ditanam hingga akhir Agustus 2025.

"(Mangrove, red.) 10.000 sih targetnya. Tapi kalau kami beli di pembibitan kan harus berkala, yang bisa diambil untuk ditanam akhir Agustus nanti 4.000 mangrove. Nanti mungkin sampai akhir September bisa tambah lagi," katanya, di Semarang, Jumat.

Menurut dia, penanaman mangrove sangat baik untuk mencegah abrasi dan intrusi yang dapat terjadi di kawasan pantai yang selama ini mengancam kawasan pesisir.

Bahkan, mangrove dapat digunakan sebagai rumah bagi habitat fauna sehingga ekosistem kawasan pesisir bisa tetap terjaga.

Terdapat dua jenis mangrove yang akan ditanam di kawasan pantai Kota Semarang, yaitu Rhizophora mucronata atau dikenal dengan bakau dan Avicennia marina atau api-api putih.

Mangrove berjenis Avicennia marina dapat dimanfaatkan sebagai tepung sedangkan mangrove bakau dapat berguna sebagai pewarna alami.

"Ini membuktikan bahwa pohon mangrove tidak hanya bermanfaat bagi alam tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Agustina juga menyampaikan komitmen penanaman mangrove saat Literasi Penanaman Mangrove yang bertepatan dengan peringatan Hari Pramuka ke-64 di Tugurejo, Kamis (14/8/2025).

Ia mengapresiasi adanya kegiatan literasi ini karena dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk bersama-sama melakukan misi penyelamatan kawasan pesisir Kota Semarang.

"Bagus ini, pengetahuan singkat. Kami berharap anak-anak setelah ini akan pergi ke perpustakaan untuk 'browsing', syukur lagi kalau mereka ikut menanam kembali," katanya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya," ujarnya di Pati, Rabu (13/8/2025).

Ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang tengah berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.

"DPRD memiliki hak angket dan saya menghormati paripurna tersebut," tegasnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi hari ini (13/8/2025) sebagian besar sudah selesai dan situasi kembali kondusif.

"Secara garis besar sudah selesai. Kalaupun saat menemui pendemo terjadi ada pelemparan kami bisa memahami emosi mereka karena jumlah massa banyak sehingga tidak mungkin terkendali sepenuhnya. Tapi yang terpenting, semuanya sudah berjalan baik," ujarnya.

Ia mengakui kejadian tersebut menjadi proses pembelajaran berharga baginya, mengingat dirinya baru beberapa bulan menjabat.

"Tentu ada kekurangan yang harus dibenahi ke depan. Saya akan memperbaiki segala sesuatunya," ujarnya.

Selain itu, dia berpesan kepada masyarakat Pati agar tetap solid dan tidak terprovokasi pihak manapun karena Kabupaten Pati milik bersama sehingga warga harus turut menjaga daerah ini.

"Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang, supaya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lancar," ujarnya.

Bupati juga menyoroti penanganan massa aksi yang mengalami masalah kesehatan.

Ia meminta pihak rumah sakit memberikan perawatan terbaik, agar mereka yang sakit segera membaik dan sehat kembali.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membenarkan hari ini (13/8/2025) memang digelar rapat paripurna DPRD yang dihadiri 42 orang dari 50 anggota, sehingga kuorum.

Kemudian, kata dia, dari 42 anggota itu ada yang mengusulkan terbentuknya panitia khusus (Pansus) angket. Sehingga rapat tersebut juga membentuk tim pansus angket dengan jumlah anggota 15 orang.

"Semua fraksi menyepakati dibentuk tim pansus angket untuk menindaklanjuti tentang kebijakan Bupati Pati Sudewo. Hari ini (13/8) pansus langsung rapat. Sedangkan hasilnya menunggu mereka karena punya waktu 60 hari kerja," ujarnya.

Nantinya, kata dia, dari tim pansus DPRD Pati itu akan mengevaluasi kebijakan Bupati Pati terkait penanganan pengunjuk rasa, kemudian hasilnya baru direkomendasikan untuk dikirim ke Mahkamah Agung.

Ia mengimbau masyarakat untuk menyampaikan pendapat yang baik dan tidak anarkis, situasi tetap harus dijaga tetap kondusif karena Kabupaten Pati milik bersama harus dijaga bersama.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Unsoed, Prof. Kuat Puji Prayitno yang juga mengetuai tim tersebut, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan main-main dalam menangani kasus ini.

"Yang utama saya tegaskan bahwa Unsoed berkomitmen terhadap penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual. Tim Pemeriksa telah bekerja untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan kasus tersebut,” tegas Prof Kuat dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).

Menurutnya, tim telah memulai proses pemeriksaan secara maraton. Sejumlah pihak terkait, termasuk pelapor dan terlapor, telah dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut. 

"Kami telah memanggil Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (SATGAS PPKS) selaku penerima laporan. Kemudian juga telah memanggil terlapor. Saat ini masih pendalaman,"jelasnya.

Meski demikian, Prof. Kuat menegaskan bahwa pihaknya belum bisa memberikan kesimpulan akhir karena proses investigasi masih berjalan. 

Tim bekerja dengan sangat cermat dan hati-hati untuk memastikan semua fakta terungkap secara terang benderang.

"Jadi sampai sekarang belum ada kesimpulannya, sebab masih dalam proses pendalaman," katanya.

Ia menambahkan, Tim Pemeriksa akan terus melanjutkan pendalaman dengan memanggil para saksi dan tenaga ahli jika diperlukan.

Prof Kuat kembali menekankan keseriusan Unsoed sebagai institusi pendidikan yang menolak segala bentuk kekerasan seksual.

"Kami sampaikan, jangan menyangsikan keseriusan Unsoed dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Karena selama ini sudah banyak kasus yang diselesaikan dengan baik."

"Kami tegaskan, Unsoed berkomitmen sebagai kampus anti kekerasan seksual. Karenanya, kami akan menuntaskan kasus ini,” tegasnya.

Awal Mula Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mencuat

Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang Guru Besar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Kasus ini pun menarik perhatian sejumlah mahasiswa yang kemudian menggelar aksi agar Unsoed menuntaskan kasus ini secara transparan. Aksi tersebut dilakukan pada Rabu (23/7/2025).

"Aksi yang kami lakukan kemarin sengaja dilakukan karena bertepatan dengan perumusan sanksi terhadap pelaku," kata Hafidz, salah satu mahasiswa yang menginisiasi aksi tersebut.

Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Unsoed Darurat Kekerasan Seksual” dan “Lindungi Korban, Bukan Pelaku”, sebagai bentuk protes dan seruan moral kepada pihak kampus.

Sementara, Presiden BEM Unsoed, M Hafizd Baihaqi, menegaskan bahwa aksi ini lahir dari keresahan mahasiswa terhadap minimnya transparansi penanganan kasus oleh kampus.

“Kami tidak ingin kasus ini ditutupi. Kami menuntut proses yang adil dan berpihak kepada korban,” kata Hafizd dilansir TribunBanyumas.

Menurutnya, laporan dugaan pelecehan telah disampaikan ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Unsoed. 

Laporan tersebut telah diproses dan menghasilkan rekomendasi yang kini berada di tangan Rektorat.

Informasi yang diperoleh Tribun, oknum dosen bergelar profesor itu sempat menjadi Dosen Jurusan Ilmu Politik, lalu pindah ke Komunikasi.

Dosen tersebut merupakan lulusan S3 Institut Pertanian Bogor (IPB) Jurusan Sosiologi dengan spesialisasi komunikasi. Kabarnya, terduga pelaku juga baru dikukuhkan menjadi guru besar tahun 2023.

Tanggapan Para Guru Besar Unsoed

Ini bukan kali pertama Unsoed berhadapan dengan kasus kekerasan seksual.

Pada 2024 lalu, Satgas PPKS berhasil menangani kasus pelecehan terhadap empat mahasiswi oleh seorang pria berinisial MD, yang menyamar sebagai pencari bakat iklan.

Kala itu, Satgas PPKS memprioritaskan pendampingan psikologis korban sebelum membawa kasus ke ranah hukum. 

Ketua Satgas PPKS, Tri Wuryaningsih, menyatakan bahwa penguatan mental korban menjadi fokus utama sebelum tindakan hukum dilakukan.

Satgas juga aktif melibatkan keluarga korban dan menjamin perlindungan selama proses pelaporan berlangsung.

Penanganan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen nyata kampus dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Berbeda dari kasus sebelumnya, kini terduga pelaku justru berasal dari kalangan internal kampus, seorang guru besar yang memiliki otoritas tinggi.

Hal ini membuat kasus menjadi lebih kompleks, terutama terkait dengan potensi relasi kuasa dan konflik kepentingan dalam penanganannya. Mahasiswa pun menuntut agar prosedur Satgas PPKS tetap dijalankan secara utuh, tanpa intervensi atau perlindungan terhadap pelaku.

Kronologi Dugaan Kasus Kekerasan Seksual di Unsoed

Awal Mula Kasus:
Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang Guru Besar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terduga pelaku merupakan seorang profesor muda yang diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Komunikasi pada tahun 2023.

Proses Pelaporan:
Laporan dugaan pelecehan telah disampaikan ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Unsoed. Ketua Satgas PPKS, Tri Wuryaningsih, menerima laporan tersebut dan memulai proses investigasi.

Pembentukan Tim Pemeriksa:
Pihak rektorat Unsoed membentuk Tim Pemeriksa khusus yang beranggotakan tujuh orang untuk menangani kasus ini. Tim ini dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Prof. Kuat Puji Prayitno.

Proses Investigasi:
Tim Pemeriksa telah memulai proses pemeriksaan secara maraton. Sejumlah pihak terkait, termasuk pelapor dan terlapor, telah dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hingga saat ini, proses investigasi masih berlangsung dan belum ada kesimpulan akhir.

Aksi Mahasiswa:
Pada Rabu (23/7/2025), sekelompok mahasiswa Unsoed menggelar aksi damai di depan Gedung Rektorat. Mereka menuntut transparansi dalam penanganan kasus dan membawa spanduk bertuliskan “Unsoed Darurat Kekerasan Seksual” dan “Lindungi Korban, Bukan Pelaku”.

Respons Pihak Kampus:
Menanggapi aksi mahasiswa dan sorotan publik, Wakil Rektor III Unsoed, Norman Prayogo, mengonfirmasi bahwa rekomendasi dari Satgas PPKS tengah dibahas dalam rapat internal kampus. Juru Bicara Unsoed, Prof. Mite Setiansah, menyatakan bahwa pihaknya masih mengumpulkan informasi secara menyeluruh.

Harapan Mahasiswa:
Mahasiswa menantikan langkah konkret dari pihak universitas. Sebuah keputusan yang adil dan transparan dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan terhadap integritas institusi pendidikan. Mahasiswa pun menuntut agar prosedur Satgas PPKS tetap dijalankan secara utuh, tanpa intervensi atau perlindungan terhadap pelaku.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Bupati Magelang Grengseng Pamuji di Magelang, Senin (28/4/2025), mengatakan Sapta Cipta pada cipta keempat berimplementasi pada pembangunan kawasan lumbung pangan, pertanian, peternakan, perikanan berbasis riset dan potensi wilayah. Hal ini sangat selaras dengan arah kebijakan “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional”.

Ia menyampaikan hal tersebut saat pemaparan sekaligus pengusulan kegiatan prioritas pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbang) Eks-Karesidenan Kedu, bertempat di Pendopo Soepardi Kota Mungkid, Setda Kabupaten Magelang.

Lebih lanjut ia memaparkan, Kabupaten Magelang dengan luas 1.129,983 km2, secara administratif terbagi dalam 21 kecamatan, 367 desa dan 5 kelurahan. Salah satu sektor unggulannya adalah pertanian, dengan data 75,19 persen lahan di Kabupaten Magelang berupa lahan pertanian, dan 33,79 persen penduduk usia di atas 15 tahun bekerja di sektor pertanian.

Dari sisi produksi padi tercatat 160.695 ton gabang kering giling (GKG) pada lahan dengan luas panen 31.382 hektare, yang cukup menonjol adalah padi organik, dengan luas lahan 2.119 hektare di 5 kecamatan yaitu Sawangan, Grabag, Bandongan, Salaman, dan Tempuran.

Berdasarkan indikator makro yang sudah dirilis oleh BPS, angka kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 yang semula sebesar 10,96 persen menjadi 10,83 persen.

Adapun target angka kemiskinan tahun 2026 sebesar 9,07 persen – 9,93 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024 sebesar 72,10, naik dari capaian tahun 2023 sebesar 71,56. Target IPM tahun 2026 sebesar 73,15. Indikator selanjutnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan capaian 3,55 persen.

Angka ini lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 4,42 persen.

Tahun 2026 TPT ditargetkan sebesar 4,16 persen – 3,81 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,06 persen meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 5,04 persen, sementara itu target tahun 2026 sebesar 4,95 persen – 5,65 persen.

"Mengingat arah kebijakan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, kami sampaikan juga indikator penumpu pangan. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang tahun 2024 sebesar 79,71 dan target tahun 2026 sebesar 80,74. Indikator berikutnya adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan/prevalence of undernourishment (PoU), yang mana capaian Kabupaten Magelang tahun 2024 sebesar 11,24 dan target tahun 2026 sebesar 10,52.

Ia menyampaikan, berkaitan dengan pertanian sebagai salah satu sektor unggulan, Kabupaten Magelang sekaligus mendukung Jawa Tengah sebagai penumpu pangan mengusulkan 5 prioritas bantuan keuangan bagi Kabupaten Magelang diantaranya, rehabilitasi jaringan irigasi pada beberapa wilayah lumbung pangannya Kabupaten Magelang, yaitu Grabag, Sawangan, Dukun, Secang, dan Candimulyo.

Pada lokasi daerah irigasi tersebut terdapat banyak kerusakan saluran maupun bangunan pelengkap irigasi dan penahan tanggul yang kritis.

Kemudian pembangunan jembatan Kali Elo di ruas jalan Bumirejo-Paremono. Jembatan ini berada pada jalur pendukung Food Production pertanian padi, lombok dan lain-lain. Jalur ini juga merupakan pendukung konektivitas perekonomian antar Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Mungkid.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Sebelumnya, pemerintah menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat.

Program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat menjaga kesehatan, mencegah berbagai penyakit sejak dini, serta meminimalkan risiko kecacatan hingga kematian.

Di Jawa Tengah terdapat 881 puskesmas yang melayani program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai hadiah ulang tahun bagi warga negara Indonesia (WNI).

Terdapat 35 jenis pemeriksaan kesehatan yang bisa diperoleh secara gratis.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Penyediaan bibit berkualitas, baik ternak maupun tanaman apapun termasuk padi harus dilakukan oleh pemerintah. Karena 70 persen keberhasilan peternak dan petani ada pada bibit yang kualitasnya bagus," katanya di Semarang, Minggu (20/4/2025).

Menurut dia, riset terkait penyediaan bibit berkualitas harus terus dilakukan karena perkembangan yang semakin maju menjadi tantangan ke depan.

"Pemerintah harus uji coba dulu hasil risetnya. Setelah itu baru diserahkan kepada petani dan peternak," katanya.

Ia mengatakan kebijakan pemerintah yang paling utama menyejahterakan peternak dan petani, antara lain melalui penyediaan bibit berkualitas, subsidi, serta meningkatkan harga jual produksi peternak dan petani.

"Produksi daging dan susu di Jawa Tengah menempati peringkat kedua se-Jawa. Tapi yang utama bagaimana itu terus ditingkatkan, agar bisa menjadi bagian kesejahteraan petani dan peternak," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng Ignatius Haryanta Nugraha mengatakan penyediaan bibit untuk unggas sudah selesai dan industri pembibitan unggas sudah berjalan baik.

"Tapi untuk ternak-ternak ruminansia, ternak lokal perlu 'effort' (upaya) bagaimana kita untuk pengadaan bibit ternak yang berkualitas. Di situlah peran pemerintah, kita memiliki UPT-UPT untuk menghasilkan bibit ternak dalam bentuk sperma beku yang kita jual kepada masyarakat dengan harga yang sangat murah," katanya.

Ia mengatakan bibit ternak yang dihasilkan, antara lain sapi, kambing, itik, dan ayam, serta siap menjamin kualitas ternak sebelum dipasarkan kepada masyarakat.

"Kita juga melakukan pendampingan kepada peternak agar mereka bisa menerapkan prinsip 'good breeding practice' sehingga ternak yang dihasilkan betul-betul layak untuk dikembangkan sebagai ternak bibit yang ada di Jawa tengah," katanya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk menyampaikan tentang sistem jaminan sosial dan memberi pengetahuan serta pemahaman kepada nelayan tentang pentingnya dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit Farah Diana.

"Mengingat rentannya risiko pekerjaan yang dihadapi para nelayan selama mencari ikan di laut, maka para nelayan penting untuk memiliki jaminan ketenagakerjaan," katanya.

Program jaminan bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan terdapat tiga yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Pihaknya berharap para nelayan memiliki perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, dengan Iuran mulai dari Rp16,800/bulan (program JKK dan JKM) atau iuran Rp36.800/bulan (program JKK, JKM, dan JHT).

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, BPJS juga menyampaikan pentingnya perlindungan kepada para nelayan dalam bekerja. BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Harapannya tahun ini, ada penambahan program yang belum diikutkan secara bertahap. Sebab, ketika awak kapal atau nelayan memasuki masa pensiun atau hari tua nanti, mereka sudah mendapatkan tabungan yang jelas.

Dikatakan, dari jumlah nelayan dengan yang sudah menjadi peserta masih setengah bagian selebihnya yang belum diikutkan sebagai peserta. Untuk itu, pemberi kerja dan nelayan diajak segera mengikuti program jaminan sosial ini sebab manfaatnya sangat besar.

"Nelayan sangat berisiko saat bekerja di laut, seperti kematian, kecelakaan kerja maupun berhenti bekerja yang dapat berdampak pada keberlangsungan hidup dalam mencari nafkah, sehingga harus mendapat perlindungan," ujarnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Saat ini Kabupaten Jepara masih menghadapi persoalan terkait pendidikan, terutama penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)," kata Bupati Jepara Witiarso Utomo di Jepara, Kamis (17/4/2025).

Ia mengakui angka ATS di Kabupaten Jepara memang cenderung menurun, tetapi hingga kini masih terdapat sekitar 4.000 anak usia 7-18 tahun di Jepara yang berstatus ATS.

Untuk itulah pihaknya perlu menggandeng IPPK yang merupakan sumber daya berpengalaman, karena memiliki pengetahuan dan dedikasi.

"Kami berharap IPPK dapat terus menjadi mitra yang handal bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan, terutama sektor pendidikan di Jepara," ujarnya.

Ia mengakui IPPK telah memberikan kerja keras dan dedikasi untuk kemajuan pendidikan dan kebudayaan di daerah. Tentunya organisasi ini memiliki peran strategis dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur, yang telah ditanamkan selama bertahun-tahun di dunia pendidikan dan kebudayaan.

"Kami optimistis IPPK bisa turut meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan di Jepara," ujarnya.

Beberapa peran yang dapat diberikan IPPK untuk kemajuan Jepara antara lain mendorong program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pelestarian dan pengembangan budaya lokal, serta bersinergi dengan pemerintah demi mewujudkan program-program daerah.

"Kami percaya, bahwa untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan, seperti IPPK," ujarnya.

Ia berharap IPPK nantinya bisa membantu mendampingi anak yang putus sekolah, untuk kembali melanjutkan pendidikan mereka, melalui berbagai program pembinaan dan pelatihan keterampilan. Selain itu IPPK juga dapat berperan dalam menggalang bantuan dari berbagai pihak, demi keberlanjutan pendidikan anak-anak Jepara.

Sementara itu Ketua IPPK Kabupaten Jepara Ahmad Khusairi menjelaskan IPPK berdiri pada 29 Juli 1973.

Adanya kegiatan silaturahmi dan halal bi halal bersama Pemkab Jepara, kata dia, tidak hanya menjadi ajang saling memaafkan, tetapi juga sarana untuk mempererat koordinasi dalam membangun masyarakat yang berkarakter dan berbudaya.

"Oleh karena itu mari terus berkontribusi, berbagi pengalaman, dan menjadi teladan bagi generasi muda maupun masyarakat luas. Mari kita bersama-sama menjaga semangat untuk terus bergerak maju demi terwujudnya pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah kita," ujarnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Ini kasus luar biasa, tapi ditangani jadi masih dalam kontrol," katanya saat meninjau lokasi keracunan massal di Klaten, Jawa Tengah, Selasa (15/4/2025).

Pada kegiatan tersebut, ia bersama OPD terkait melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian.

"Alhamdulillah dua hari ini sudah buka posko di lokasi, banyak yang jadi korban, sampai sekarang 110 orang," katanya.

Ia mengatakan sebagian di antaranya dirujuk ke rumah sakit dan harus menjalani rawat inap, dan sebagian lagi diperbolehkan pulang karena mengalami gejala ringan.

Meski demikian, ada juga yang meninggal dunia setelah sempat mengalami gejala sesak napas.

"Kebetulan yang meninggal ini bukan terundang, beliau ODGJ yang ikut menikmati sajian yang ada," katanya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Hanung Sasmita mengatakan sudah dicantumkan KLB terkait peristiwa tersebut.

"Dari BPBD sudah terjun semalam, karena melibatkan warga banyak jadi korban dan ada yang meninggal dunia," katanya.

Ia berharap status tersebut dapat segera berakhir seiring dengan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sebelumnya, puluhan warga Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengalami keracunan massal usai menghadiri pentas wayang di RT 13/RW 04, Dukuh Bendungan, Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten Syahruna mengatakan kronologis kejadian yakni Sabtu (12/4) diadakan pentas wayang kulit dalam rangka halal bihalal di desa setempat.

Ia mengatakan dalam acara tersebut terdapat hidangan yang disantap oleh seluruh warga yang datang.

Selanjutnya, pada Minggu (13/4) beberapa warga yang menghadiri acara tersebut merasakan mual dan pening.

"Namun belum secara bersama-sama merasakan hal tersebut," katanya.

Pada Senin (14/4), makin banyak warga yang merasakan mual dan pening hingga akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke perangkat desa setempat.

Ia mengatakan untuk penyebab keracunan akan dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri melalui Inafis Polres Klaten.

"Atas petunjuk Kapolres Klaten agar dilakukan pos pemantauan lebih lanjut atas kejadian ini di lokasi RT," katanya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Cangkok sumsum tulang, lanjut dia, salah satunya dilakukan oleh pasien yang menderita kanker darah.

Menurut dia, rumah sakit ini memiliki tenaga medis yang berkualitas dan berpengalaman. Salah satunya, kata dia, para tenaga medis yang menangani cangkok sumsum tulang tersebut telah menempuh pendidikan di Barcelona, Spanyol.

Sebagai rumah sakit yang melayani berbasis penelitian, lanjut dia, RS Kariadi menyiapkan dokter spesialis penyakit dalam sub-spesialis konsultan hematologi onkologi bagi pasien cangkok sumsum tulang.

Ia menyebut biaya operasi cangkok sumsum tulang masih relatif tinggi hingga mencapai Rp500 juta. Namun, menurut dia, biaya tersebut masih lebih murah jika dibanding dengan rumah sakit di Singapura atau Penang, Malaysia.

"Biayanya mahal di proses, bukan di biaya dokternya," ucap Agus Akhmadi.

Hingga saat ini, lanjut dia, sudah 56 pasien yang telah menjalani cangkok sumsum tulang. Ia mengatakan angka survival rate para pasien yang sudah menjalani operasi mencapai 50 persen.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (14/4/2025), mengatakan pada peristiwa tersebut petugas palang kereta Surya Hendra Kusuma (29) ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai tindak lanjut, dikatakannya, pada hari ini dilakukan pemeriksaan tersangka.

Kasatreskrim Polres Sukoharjo AKP Zaenudin mengatakan saat ini perkara tersebut masih dalam proses penyidikan.

Oleh karena itu, dikatakan dia, belum dilakukan penahanan terhadap tersangka.

"Melihat perkembangan dulu, nanti hasilnya seperti apa baru bisa dilakukan penahanan," katanya.

Hingga Senin pukul 12.00 WIB, tersangka belum terlihat mendatangi Kantor Polres Sukoharjo.

Zaenudin mengatakan jika tersangka tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan kedua.

Sementara itu, Surya terancam dikenakan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP. Pasal 359 mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, sedangkan Pasal 360 mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan luka atau kematian.

"Untuk ancaman kurungan maksimal lima tahun penjara," katanya.

Sebelumnya, tepatnya Rabu (26/3) empat pemudik tewas akibat tabrakan antara mobil bernopol B 2283 BYJ dan KA Batara Kresna yang melaju dari arah Wonogiri ke Sukoharjo.

Dari hasil penyelidikan awal tabrakan yang terjadi pada 08.30 WIB tersebut diakibatkan adanya kelalaian dari petugas palang yang terlambat menutup palang kereta sehingga menyebabkan mobil masuk jalur KA dan tertabrak oleh KA.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Mudah-mudahan mereka juga menjadi pemimpin yang amanah, termasuk gubernur dan wakilnya juga demikian menjadi pemimpin yang amanah," ujarnya saat menyampaikan sambutan pada acara halalbiHalal warga Kudus di Alun-alun Kudus, Jateng, Minggu (13/4/2025) malam.

Ia juga berharap para alim ulama mendoakan agar para pimpinan mulai dari gubernur dan wakilnya, serta bupati/walikota beserta wakilnya juga dekat dengan masyarakat.

"Kami optimistis jika semua pemimpin amanah dan dekat dengan masyarakat, tentunya bisa menjadikan masyarakat Jateng subur makmur, sejahtera, dan tenteram," ujarnya.

Selain itu, kata dia, agar Jateng bisa menjadi negeri yang "baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur" atau negeri yang baik dan diampuni Tuhan Yang Maha Esa.

Ia menyampaikan apresiasi atas halalbihalal di Kabupaten Kudus, karena merupakan bentuk amaliah yang mendapatkan pahala.

Sementara itu Bupati Kudus Sama'ani Intakoris mengungkapkan dirinya memiliki target bisa menyelesaikan semua permasalahan di masyarakat sebelum 90 hari menjabat, mulai dari infrastruktur jalan, lampu penerangan jalan umum, elpiji, hingga permasalahan sampah.

Halalbihalal warga Kudus menghadirkan pendakwah muda, Muhammad Iqdam Khalid atau dikenal dengan nama Gus Iqdam asal Kediri, Jawa Timur.

Dalam ceramahnya, Gus Iqdam berharap dengan adanya halalbihalal ini maka terjalin silaturahim yang lebih erat dan tidak ada lagi perbedaan usai pilkada.

Ia juga berdoa agar Kabupaten Kudus semakin bertambah berkah, makmur, dan jaya.

Dalam acara halalbihalal tersebut, turut hadir Bupati Demak Eisti'anah, Bupati Pati Sudewo, serta anggota DPR RI Jamaludin Malik.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

“Juga betul-betul mementingkan masyarakat di atas kepentingan segalanya,” kata dia usai menjadi Pembina Apel Gabungan ASN Tingkat Kabupaten Purbalingga “Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera” di Alun-Alun Purbalingga, Senin (14/4/2025).

Selain itu, kata dia, memastikan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun ke depan harus bisa berjalan dengan baik.

Menurut Bupati, apa yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan hanya dari dia bersama Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani.

“Tapi butuh support, dukungan dari seluruh ASN yang ada di Kabupaten Purbalingga, dan bagaimana ASN harus betul-betul loyal, betul-betul men-support, membantu pemerintah ini. Loyal yang dimaksud adalah loyal demi kepentingan masyarakat Kabupaten Purbalingga,” katanya didampingi Wabup Dimas Prasetyahani dan Sekretaris Daerah Purbalingga Hernia Sulasti.

Sementara itu, Wabup Dimas mengatakan Bupati Fahmi dalam amanahnya juga menyatakan siap memberikan penghargaan bagi ASN yang kinerjanya optimal.

“Sebaliknya, bilamana ASN kita mungkin dirasa kurang optimal, kami juga akan menindak dengan tegas,” katanya.

Menurut dia, hal itu dilakukan Bupati Fahmi karena ingin menata birokrasi dengan sebaik-baiknya berdasarkan asas meritokrasi dan profesionalisme.

Selain itu, kata dia, Bupati juga meminta seluruh ASN untuk menjaga integritas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Yang terakhir adalah mendukung penuh program yang dicanangkan beliau dan saya, yaitu alus dalane kepenak ngodene (halus jalannya enak kerjanya),” kata Wabup.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Wakil Wali Kota Pekalongan Bilgis Diab di Pekalongan, Rabu (9/4/2025), mengatakan bahwa penanganan sampah bisa dimulai dari langkah sederhana namun memiliki dampak besar yakni memilah sampah dari rumah tangga.

"Penanganan sampah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Kami membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah," katanya.

Menurut dia, sampah yang dipilah sejak awal antara organik dan anorganik akan jauh lebih mudah untuk dikelola.

Tentunya dengan langkah seperti itu, kata dia, pemerintah akan lebih terbantu dalam proses pengangkutan dan pengolahan sehingga upaya menciptakan kota yang bersih dan sehat bisa terwujud lebih cepat.

Ia mengatakan setelah proses memilah dilakukan di tingkat rumah tangga kemudian pemerintah akan melanjutkan pengelolaan sampah tersebut di level kelurahan, kecamatan, hingga kota.

"Kami menitipkan pesan khusus kepada warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah pada sembarang tempat," katanya.

Balgis mengatakan untuk membentuk kebiasaan baru yang positif ini memang tidak mudah namun jika dilakukan bersama-sama maka perubahan besar bisa tercapai.

"Mari kita ubah pola pikir terhadap sampah. Sampah bukan hanya masalah kotoran namun juga menjadi tanggung jawab bersama mulai dari memilah sampah di rumah, membuang pada tempatnya, dan jaga lingkungan sekitar," katanya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Sumanto berharap, Jawa Tengah dapat berkontribusi positif bagi Bangsa Indonesia. Bahkan, tutur Sumanto, Jawa Tengah mendapat target untuk menyumbang perekonomian sebesar 7 persen.

Oleh sebab itu, Sumanto menilai tak boleh jika Pemprov Jawa Tengah hanya bergantung pada kebijakan pusat semata.

“Kita harap Jateng bisa berkontribusi positif bagi bangsa, kita ditarget jadi penyumbang ekonomi 7 persen di saat nasional hanya 6 persen. Dari periode ke periode kita hanya berpaku pada kebijakan pusat,” tegas Sumanto.

Sumanto menekankan agar kewenangan otonomi daerah yang Jawa Tengah miliki bisa memberikan kontribusi bagi negara.

“Masukannya adalah bagaimana dengan kewenangan UU Otonomi Daerah, kita bisa memberi kontribusi untuk bisa jadi sumbangsih atau bisa menjadi sumbangan nasional,” ungkap Sumanto.

Selama ini, perekonomian Jawa Tengah didongkrak oleh bidang pertanian dan produksi.

Sumanto ingin sektor lain yang ada di Jawa Tengah bisa ikut berkontribusi dalam perekonomian nasional.

“Selama ini kita hanya bergantung pada kebijakan pusat, bagaimana Pemprov Jateng juga bisa membuat terobosan dan menyumbangkan sektor lain. Kalau hanya mengandalkan sektor impor dari negara lain, ya hanya menghasilkan satu sektor,” jelas dia.

Ia menyebut, bidang riset berpotensi menjadi sektor penyumbang perekonomian di Jawa Tengah.

“Yang paling bisa kita manfaatkan itu riset, riset kita kurang. Bahkan di balai itu hanya menunggu saja, mencontoh saja, tidak ada inovasi baru. Itu yang harus kita lakukan biar ada sektor yang bisa kita tunjukan kepada provinsi lain,” kata Sumanto.

Lebih lanjut, Sumanto meyakini Jawa Tengah bisa unggul di sektor lainnya. Majunya sektor pertanian dan peternakan Jawa Tengah menjadi hal yang membuatnya optimis.

“Kita sudah bisa itu. Dalam hal peternakan dan pertanian, kita di pertanian itu nomor dua stelah Jawa Timur, karena hanya luas lahan saja yang menjadi produksi kita. Bahkan di peternakan, kambing itu kita nomor satu,” beber Sumanto.

Dengan besarnya potensi yang Jawa Tengah miliki, Sumanto meminta program Swasembada Pangan gagasan Presiden RI Prabowo Subianto bisa dimaksimalkan oleh Pemprov Jawa Tengah.

“Swasembada pangan bisa juga merembet ke sektor lain. Seumpama kita membutuhkan APBD kita, kita mau membantu ptetani dalam sektor traktor, sektor lain juga harus digerakkan,” pungkas Sumanto.

Terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, turut mengapresiasi gagasan Sumanto perihal potensi yang besar di Jawa Tengah.

Ia membenarkan, Jawa Tengah memiliki banyak potensi besar selain pertanian dan peternakan.

Bahkan, dalam kesempatan itu Luthfi menyatakan tak ingin Jawa Tengah berada di peringkat kedua lagi dalam bidang pertanian.

“Saya tidak mau kita di pertanian kalah dengan Jawa Timur. Jawa Tengah itu bukan miniatur Indonesia atau Indonesia mini, karena Jateng itu besar sekali,” ungkap Luthfi.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Karena di dalam hati orang yang beriman selalu optimistis dan berpikir positif dalam menjalani kehidupan sehari-harinya," ujar Abdul Mu'ti saat menghadiri acara silaturrahim syawalan keluarga besar Rumah Sakit Aisyiyah Grup Kudus di Crystal Building Universitas Muhammadiyah Kudus, Rabu (9/4/2025) malam.

Selain itu, kata Mu'ti yang juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), sehat secara sosial dapat dibangun dengan relasi sosial. Kuncinya, yakni memiliki pikiran positif terhadap orang lain. Artinya, selalu bersikap husnuzan kepada orang lain demi menjaga pemikiran yang positif.

Ia mengingatkan jangan pernah merasa superior atas orang lain, termasuk di dalamnya jangan berkuasa terhadap orang lain, dan jangan pernah merendahkan orang lain, serta senantiasa berkomunikasi yang baik.

"Setiap pribadi manusia diusahakan untuk tidak mengambil kesimpulan secara sepihak untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Mari bersama-sama menjadi bangsa dan masyarakat yang sehat. Hal ini tentu sesuai tema halal bihalal," ujarnya.

Menurut dia, acara silaturahim ini sebagai bagian membangun hubungan sosial sebaik-baiknya. Sekaligus menjadi bukti membangun bangsa yang kuat dan bangsa yang memiliki ikatan persatuan, sehingga bisa melaksanakan banyak hal dan mencapai banyak hal.

"Tema yang diambil juga sangat tepat, tentu dalam konteks sehat secara fisik, secara spiritual dan sosial," ujarnya.

Hal ini adalah upaya membangun relasi sosial sebaiknya-baiknya, saling membuka hati dan pikiran, saling memaafkan, tidak ada dendam, serta melangkah bersama melaksanakan hal terbaik di masyarakat.

Apalagi, kata dia, sesuai Surat Ali Imran dijelaskan bahwa salah satu ciri orang bertaqwa dan hamba Allah yang muttaqin adalah mereka yang memaafkan kesalahan orang lain, bisa menahan amarah, dan memaafkan kesalahan manusia yang lainnya.

Bupati Kudus Sam'ani Intakoris yang hadir bersama Wabup Bellinda Birton mengungkapkan dirinya bersama wakil bupati juga memiliki slogan Kudus Sehat yang berarti Kudus yang sejahtera, harmonis, dan taqwa.

"Kami tentu membutuhkan dukungan banyak pihak untuk mencapai cita-cita tersebut, termasuk kami juga tengah berupaya menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kudus menjadi lebih tinggi lagi," ujarnya.

Dalam rangka menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, Sam'ani Intakoris bersama wakilnya juga membuka kontak pengaduan melalui Wadul K1 K2 pada nomor 0856 2025 111.

Ia mengakui banyak keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan, lampu penerangan jalan umum, hingga permasalahan sampah.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kami benar-benar berjuang untuk bagaimana memberikan terobosan kepada masyarakat, khususnya para pelaku UMKM,” kata sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu, di Semarang, Rabu (9/4/2025).

Menurut dia, dampak kenaikan resiprokal sebesar 32 persen per 9 April 2025 ini, berpotensi akan berdampak terhadap kegiatan pelaku usaha Jateng yang mengekspor komoditasnya negeri Paman Sam.

Ia mengatakan bahwa terobosan itu penting dilakukan agar ekspor Jateng tidak turun signifikan, sebab turunnya nilai ekspor akan mempengaruhi turunnya pertumbuhan ekonomi Jateng.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng pada 2024, nilai ekspor nonmigas Jateng ke AS sebesar 4.470,27 juta dollar Amerika, dan nilai itu lebih tinggi dari 2023 yang mencapai 3.736,58 juta dollar Amerika.

Disperindag Jateng mencatat bahwa 10 besar komoditas nonmigas yang diekspor ke AS adalah pakaian jadi bukan rajutan, barang-barang rajutan, barang-barang dari kulit, alas kaki, perabot rumah.

Kemudian, mesin-mesin atau pesawat mekanik, kayu-barang dari kayu, mainan, perhiasan/permata, dan bulu unggas.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4) mengumumkan kenaikan tarif perdagangan ke negara-negara yang selama ini menikmati surplus neraca perdagangan dengan AS.

Dari data Gedung Putih, Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.

Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

Indonesia bukan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara, yang menjadi sasaran kebijakan dagang AS itu.

Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Untuk pemeriksaan saksi berjalan, untuk penanganan spesifik nanti kami akan lapor kemudian," kata Kepala Polres Klaten Ajun Komisaris Besar Polisi Nur Cahyo Ari Prasetyo di Klaten, Rabu (9/4/2025).

Jumlah saksi yang sudah diperiksa ada delapan orang, terdiri dari warga yang merupakan korban atau pemilik kendaraan, pengelola SPBU, dan pemilik bengkel.

"Yang jelas, kami dari Satreskrim masih penyelidikan. Itu tahapan di kepolisian yang kami kembangkan, nanti akan kami sampaikan hasilnya," katanya.

Sebagai tindak lanjut, sampel BBM yang diduga tercampur air juga sudah diperiksa di laboratorium forensik Kepolisian Daerah Jateng. Untuk hasil uji sampel tersebut diperkirakan keluar dalam waktu dua hingga tiga hari.

Disinggung soal kemungkinan adanya tindak kesengajaan dari SPBU, Kapolres enggan membeberkan.

"Nanti saja, kami belum bisa sampaikan, yang jelas pengujian dilakukan. Intinya masih dalam penyelidikan dan penanganan Polres Klaten," katanya.

Sebelumnya, sejumlah pemilik kendaraan bermotor mengaku kendaraannya mengalami masalah pada mesin usai mengisi BBM di SPBU 4457429 Trucuk.

Terkait hal itu, Pertamina juga sedang melakukan investigasi secara internal.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufiq Kurniawan mengatakan investigasi dilakukan pada pihak SPBU dan awak mobil tangki yang melakukan pengantaran produk BBM ke SPBU tersebut.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan Polres Klaten untuk memperkuat investigasi tersebut.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Respati memberikan arahan terkait empat poin penting kepada seluruh ASN dan pegawai pemerintah.

Salah satu hal yang ditekankan yakni peningkatan disiplin dan etos kerja. Ia meminta seluruh ASN kembali bekerja dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan komitmen tinggi dalam melayani masyarakat.

"Jadikan momen pascalebaran ini sebagai titik balik untuk meningkatkan integritas dan semangat kerja," katanya.

Selain itu, ia juga meminta para ASN untuk melakukan optimalisasi pelayanan publik.

Terkait hal itu, ia meminta agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan tidak mengalami kendala pascacuti bersama.

"Pastikan seluruh layanan publik kembali berjalan normal, cepat, dan tepat sasaran," katanya.

Ia juga berharap adanya penguatan sinergi dan kolaborasi antar-OPD.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antarlembaga untuk menjawab tantangan pembangunan kota.

"Tantangan ke depan tidak bisa dihadapi sendiri-sendiri. Sinergi menjadi kunci sukses," katanya.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

"Seluruh jajaran harus bekerja dengan jujur, terbuka, dan bertanggung jawab demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya," katanya.

Ia mengatakan integritas menjadi nilai utama yang mengiringi setiap kebijakan dan tindakan birokrasi.

"Mari kita bekerja dengan hati, dengan niat yang tulus, dan dengan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Surakarta," katanya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kami berkomitmen mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata lokal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan daerah ini sebagai salah satu wilayah ekonomi khusus pariwisata," kata Bupati Batang Faiz Kurniawan di Batang, Selasa (8/4/2025).

Ia mengatakan bahwa kini fokus mengembangkan beberapa kawasan strategis seperti Pantai Sigandu, Wisata Budaya Silurah, dan Agrowisata Pagilaran.

"Kemudian, rencana lanjutan berupa pengembangan desa wisata berbasis budaya dan alam lokal yang terintegrasi dengan UMKM kuliner dan kerajinan sebagai bagian dari ekosistem pariwisata," katanya.

Menurut dia bahwa kunci utama sebagai tuan rumah maka perlu masyarakat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan destinasi wisata.

Pemerintah, kata dia, tidak bisa bekerja sendiri untuk menyukseskan kemajuan pembangunan di daerah.

"Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan baik sebagai pelaku, mitra, dan pengawas," katanya.

Selain mengembangkan sektor pariwisata, Pemkab Batang berupaya menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan efisien, sekaligus mengoptimalkan potensi wisata daerah sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.

Pelayanan publik yang berkualitas, kata dia, adalah hak masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama.

"Akan tetapi, dengan inovasi dan disiplin kerja, kita bisa mendekatkan layanan kepada warga serta mempercepat pembangunan," katanya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Menurut saya inilah yang kita harapkan bisa ada di setiap masyarakat. Belum banyak, tapi saya yakin dengan keteladanan yang diciptakan, lama-lama Kota Semarang akan bersih dengan cara seperti ini," kata Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, di Semarang, Senin (7/4/2025).

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung pengolahan sampah di TPS3R Pedalangan, Banyumanik, Semarang.

Saat ini terdapat 23 titik pengolahan sampah di Kota Semarang, terdiri dari 18 TPS3R berbasis masyarakat, dua TPS3R dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang.

Kemudian tiga tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala kota, yakni TPST Undip, TPST Unnes, TPST BSB yang nantinya titik pengolahan sampah akan diperbanyak sebagai solusi di hulu untuk mengurangi beban TPA Jatibarang.

Melalui pemanfaatan dana Rp25 juta per RT per tahun, kata dia, program gotong royong bisa diperluas untuk mewujudkan lingkungan bersih dari titik kampung dan permukiman, salah satunya TPS3R Pedalangan yang bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain.

"Yang di sini itu harus kami minta nantinya untuk bisa mengedukasi lingkungan yang lain," kata Agustina.

Ia juga mengapresiasi sistem pengelolaan sampah skala kecil di TPS3R Pedalangan yang telah memilah sampah organik dan anorganik.

Sampah organik dijadikan pupuk untuk digunakan di pekarangan warga, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kertas dipilah dan dijual kembali.

"Yang pupuk juga langsung dipakai untuk pekarangan masing-masing. Yang plastik dan kertas, sudah ada pengepul yang menjemput langsung," katanya.

TPS3R Pedalangan memiliki fasilitas pemilahan dengan mesin pres untuk mengurangi volume sampah anorganik serta fasilitas pengomposan yang dilengkapi mesin perajang dan pengayak pupuk.

Dari total volume sampah 6 meter kubik per hari, sekitar 4 meter kubik berhasil dikurangi setiap harinya.

Selain TPS3R Pedalangan, Wali Kota Semarang juga meninjau Bank Sampah Sakura Pedalangan.

Sri Mulyana selaku pengurus Bank Sampah Sakura, sekaligus tokoh ProKlim RW 3 Kelurahan Pedalangan menyambut positif kunjungan Wali Kota.

"Dengan beliau melihat langsung yang ada di lapangan, masyarakat akan sangat mendukung program-program pemilahan sampah dan pengelolaan melalui bank sampah," katanya.

Sri juga menambahkan bahwa bank sampah yang mulai terorganisasi sejak 2019 itu masih membutuhkan penguatan kapasitas dan bantuan sarana.

"Kami membutuhkan 'capacity building' dan bantuan sarana yang diperlukan untuk mendorong semakin majunya Bank Sampah sebagai bagian dari pengelolaan sampah di wilayah," katanya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]