Jateng.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran merespons positif penetapan kawasan Solo Raya sebagai percontohan program aglomerasi ekonomi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Langkah ini dinilai sejalan dengan agenda besar pemerintahan nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan, integrasi antardaerah, serta pemerataan pembangunan.
Baca Juga:
Polres Muaro Jambi Selesaikan Kasus Kekerasan Siswa Melalui Keadilan Restoratif
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa konsep aglomerasi ekonomi yang dirancang Pemprov Jateng merupakan pendekatan strategis yang dibutuhkan daerah dalam menghadapi tantangan struktural ekonomi ke depan.
“Solo Raya memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi hub ekonomi regional. Yang dibutuhkan adalah orkestrasi kebijakan, bukan lagi pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri,” ujar Tohom, Jumat (6/2/2026).
Menurut Tohom, pengembangan Solo Raya sebagai satu ekosistem ekonomi terpadu menunjukkan pergeseran paradigma pembangunan daerah dari sekadar aktivitas jangka pendek menuju pembentukan basis ekonomi berkelanjutan.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Rencana Pemprov Jakarta Bangun Transportasi Umum Ke Bandara Soekarno Hatta Dan Halim
Kota Solo diposisikan sebagai simpul utama, sementara kabupaten penyangga berperan sebagai penguat rantai nilai kawasan.
Ia menilai kebijakan ini juga selaras dengan upaya pemerintah pusat dalam memperkuat konektivitas, industrialisasi berbasis wilayah, serta penguatan UMKM agar naik kelas dan terhubung dengan pasar yang lebih luas.
“Jika aglomerasi ini dijalankan konsisten, Solo Raya bisa menjadi contoh nyata bagaimana pertumbuhan tidak lagi terpusat di satu kota,” kata Tohom.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan aglomerasi ekonomi sangat ditentukan oleh kejelasan desain kelembagaan dan konsistensi kebijakan lintas wilayah.
Menurutnya, aglomerasi bukan sekadar penggabungan geografis, melainkan proses integrasi fungsi ekonomi, tata kelola, dan arah pembangunan antarwilayah.
“Aglomerasi harus dibangun sebagai sistem ekonomi kawasan yang saling terkoneksi, mulai dari perencanaan industri, logistik, pasar tenaga kerja, hingga kebijakan investasi, bukan sebagai program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Ia juga menyoroti penguatan peran Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Solo Raya sebagai prasyarat utama agar konsep aglomerasi dapat berjalan efektif.
Bakorwil, sambungnya, harus memiliki fungsi koordinatif yang nyata dalam menyelaraskan kebijakan antar kabupaten dan kota, sekaligus menjadi simpul pengambilan keputusan kawasan.
“Ketika Bakorwil berfungsi sebagai pusat orkestrasi kebijakan kawasan, maka ego sektoral dan fragmentasi pembangunan dapat ditekan. Di situlah aglomerasi menjadi instrumen transformasi ekonomi regional, bukan sekadar label pembangunan,” pungkas Tohom.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
