WahanaNews-Jateng | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bantah pernyataan Kabid Humas Polda Jateng, Kombes. Pol M. Iqbal Alqudusy, yang ungkapkan penangkapan 23 orang di Desa Wadas pada Selasa (8/2), karena membawa senjata tajam.
Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI, Zainal Arifin, bahkan menyebut pernyataan Kabid Humas Polda Jateng itu sebagai sebuah penyesatan informasi.
Baca Juga:
Kementan Dorong Optimasi Ratusan Hektar Lahan Baru di Sumsel
Ia menyatakan senjata tajam atau sajam yang disita polisi saat proses pengukuran tanah di Desa Wadas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu merupakan peralatan yang digunakan warga untuk bekerja.
“Pernyataan Kabid Humas Polda Jateng yang menyatakan alasan penangkapan warga karena membawa sajam dan parang adalah penyesatan informasi. Faktanya, berdasarkan informasi warga, polisi mengambil alat-alat seperti arit dan pisau yang sedang digunakan ibu-ibu membuat besek,” kata Zainal dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa malam.
Zainal juga membantah klaim Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang menyatakan tidak terjadi kekerasan selama proses pengukuran lahan di Desa Wadas, Purworejo.
Baca Juga:
Olokan ke Tukang Es Teh Viral, Presiden Prabowo Tegur Gus Miftah
“Pernyataan Gubernur Ganjar di beberapa media massa yang menyatakan tidak ada kekerasan dan keberadaan polisi untuk melakukan pengamanan dan menjaga kondusivitas adalah pembohongan publik. Faktanya, pengerahan ribuan anggota Polri ke Desa Wadas merupakan bentuk intimidasi serta kekerasa secara psikis yang dapat berakibat ke kekerasan fisik,” tegas Zainal.
Sebelumnya, dikutip dari laman berita Antara, Kabid Humas Polda Jateng menyatakan menangkap 23 orang di Desa Wadas saat proses pengukuran lahan karena membawa senjata api. Mereka ditangkap saat terjadi ketegangan dalam proses pengukuran lahan untuk penambangan batu andesit yang akan digunakan proyek pembangunan Bendungan Bener.
“Sebanyak 23 orang yang membawa sajam tersebut kemudian dibawa ke Polsek Bener,” ujar Kabid Humas Polda Jateng.
Iqbal menyebut saat pengukuran lahan sempat terjadi ketegangan antara warga yang mendukung dengan warga yang menolak pembangunan Bendungan Bener, yang merupakan proyek strategis nasional (PSN).
Petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Purworejo, kata dia, sudah berada di lokasi untuk mencegah terjadinya gesekan antara kedua kelompok tersebut.
Ia menambahkan pengamanan yang dilakukan petugas gabungan tersebut didasarkan atas permohonan yang disampaikan Kanwil BPN Jateng kepada Kapolda Jateng.
Ia menjelaskan terdapat 70 petugas BPN yang melaksanakan pengukuran lahan di Desa Wadas Purworejo.
Adapun luas area yang akan dibebaskan untuk pelaksanaan proyek tersebut mencapai 124 hektare.[non]
