WahanaNews-Borobudur | Pemerintah akhirnya menunda rencana kenaikan tiket Candi Borobudur sebesar Rp 750 ribu.
Terkait penundaan tersebut, ini respons pelaku wisata di Kabupaten Magelang.
Baca Juga:
Eks Menlu RI Retno Marsudi Diangkat jadi Dewan Direksi Perusahaan Energi Singapura
Ketua Forum Rembuk Klaster Pariwisata Borobudur, Kirno Prasojo, mengatakan penundaan tersebut cuma menunda masalah. Jika dilakukan penundaan, menurut dia, semestinya harus diikuti dengan menentukan langkah-langkah maupun dialog dengan stakeholder terkait.
"Kalau ditunda harus dialog dengan stakeholder yang ada. Para pelaku-pelaku ekonomi harus diajak bicara. Menurut saya, pembatasan (naik) Candi Borobudur sebenarnya tidak harus tiketnya mahal, tapi bisa dengan cara yang mau naik candi harus menginap di homestay masyarakat Borobudur. Misalnya begitu kan bisa," kata Kirno dilansir dari detikJateng, Kamis (9/6/2022).
Mengenai teknis tersebut, kata Kirno, nantinya siapa yang menginap bisa diatur dan tidak terlihat komersial. Sedangkan jika tiketnya naik Candi Borobudur sebesar Rp 750 ribu terlihat mahal.
Baca Juga:
Buka Kejuaraan Nasional Renang Antar Klub Se-Indonesia, Wamenpora Harap Dapat Lahirkan Atlet Berprestasi
"Kalau ini kan kelihatan komersial banget, tiketnya mahal, tapi nek (kalau) seperti saya sampaikan tetap berpihak kepada masyarakat. Tapi ditunda meneng (diam), nyok (terus) tahu-tahu ditetapkan sama saja," kata dia.
Selain itu, Kirno berharap pemerintah juga menyampaikan informasi bahwa harga tiket Candi Borobudur saat ini belum berubah.
"Kemarin beritanya membuat gaduh karena rata-rata mikirnya masuk Candi Borobudur Rp 750 ribu. Penundaan ini harus diklarifikasi bahwa tiketnya tetap Rp 50 ribu, harus mengembalikan citra," tuturnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Forum Daya Tarik Wisata (DTW) Kabupaten Magelang, Edwar Alfian mengatakan, penundaan tiket naik candi ini sebenarnya sesuai dengan masukan yang telah disampaikan.
Jika nantinya tiket tersebut diberlakukan, sekarang mesti dipersiapkan SDM, mengedukasi masyarakat dan solusinya.
"Pelaku khususnya di Forum DTW kami salah satunya memberikan masukan agar kebijakan itu diterapkan dengan jangka waktu agar kemudian semuanya stakeholder, pemerintah daerah, pemerintah pusat, bersama masyarakat pelaku wisata di kawasan Borobudur menyiapkan atas respons kebijakan itu," ujarnya.
"Satu tahun diterapkan apa yang harus dilakukan. Ketika nanti tiket diberlakukan, negatifnya seperti apa. Dalam jangka waktu sebelum ditetapkannya tarif itu diberlakukan bisa menyiapkan, mengedukasi masyarakat, menyiapkan SDM, menyiapkan solusi, jalan tengah. Ketika tiket candi mahal itu masyarakat harus berbuat apa, pemerintah daerah harus berbuat apa, agar kemudian pemberlakuan tiket yang sedemikian mahalnya itu nanti bisa diminimalisir efek-efek negatifnya. Jadi menyiapkan segalanya pelaku wisata, pelaku UMKM," tuturnya.
Pihaknya berharap pemerintah pusat memfasilitasi agar kemudian membuat kajian sosial, ekonomi yang mendukung tiket tersebut layak atau tidaknya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda rencana menaikkan tarif tiket naik ke Candi Borobudur yang semula akan diberlakukan sebesar Rp 750 ribu. Alasannya masih menimbang angka yang pas sesuai tarif destinasi wisata dunia lainnya.
"Jadi soal tiket itu saya kira kita hold aja dulu. Kita lihat lagi nanti gimana baiknya," kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari detiknews, Kamis (9/6/2022).
Luhut sendiri belum bisa memastikan berapa besaran tarif yang dinilai pantas untuk naik ke Candi Borobudur.
Alasannya, masih perlu mendengarkan pendapat masyarakat serta membandingkan dengan harga destinasi wisata dunia lainnya.
Luhut mengatakan, evaluasi pengelolaan Candi Borobudur berlangsung selama 1 tahun.
Setelahnya akan diambil keputusan.
"Setahun lagi," ujar luhut. [non]
