WahanaNews-Jateng | Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Menko Kemaritiman dan Investasi itu, meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan kalau taat konstitusi, namun ia mengingatkan bahwa konstitusi dibuat oleh anggota DPR/MPR.
Baca Juga:
Lima Pimpinan Baru KPK Ditetapkan, Setyo Budiyanto Jadi Ketua
Luhut mengatakan, jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin, maka harus siap menerima konsekuensi itu. Luhut malah balik menyindir ada pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal.
"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pingin jadi gini, takut tertunda," kata Luhut di poadcast Deddy Corbuzier seperti dikutip wartaekonomi di Jakarta, Sabtu (12/3/2022).
Luhut pun mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki data sekitar 110 juta percakapan di media sosial (medsos) yang mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda. Dengan begitu, masa jabatan Jokowi ikut diperpanjang sampai 2027.
Baca Juga:
Penjualan Anjlok, Pizza Hut Indonesia Tutup 20 Gerai dan Pangkas 371 Karyawan
Meski begitu, Luhut mengaku capek menjadi menteri dan bakal berhenti sampai 2024. Meski demikian, ia mengaku siap saja jika diminta membantu pemerintahan Jokowi sebagai penasihat presiden.
"Saya tahun 2024 dikasih 77 tahun. Saya kalau diminta mau jadi penasihat lah, kita tahu diri lah. Capek juga mengurus negeri ini, jangan dipikir gampang," ucap Luhut.
Luhut mengklaim, big data yang dimilikinya menyimpulkan jika rakyat kelas menengah ke bawah tidak ingin ribut-ribut, seperti pelaksanaan Pilpres 2019.
