Jateng.WahanaNews.co, Semarang - Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyebut bahwa perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 lebih rawan dibandingkan dengan kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
"Pilkada lebih rawan dibanding pilpres karena paslon (pasangan calon) akan berhadapan di satu kabupaten/kota, semakin sedikit paslon akan semakin rawan," kata Nana saat Rakor Pemantapan Isu-isu Strategis Jelang Pilkada Serentak 2024 di Semarang, Rabu (26/6/2024).
Baca Juga:
Bawaslu Barito Selatan Gelar Media Gathering untuk Sinergitas Pilkada 2024
Untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang ada, kata dia, Pemerintah Provinsi Jateng terus melakukan langkah koordinasi, kolaborasi, dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.
"Kami juga akan berkoordinasi dengan parpol (partai politik) untuk menegaskan kepada paslon supaya mampu mengendalikan partisipan atau konstituennya agar tidak mudah terprovokasi," katanya.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu menyampaikan bahwa segala permasalahan dan kerawanan yang muncul akan bisa diatasi secara baik dengan adanya sinergi baik dari seluruh pihak terkait.
Baca Juga:
Bawaslu Telusuri Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh ASN Pemkot Bengkulu
Ia menyebutkan setidaknya ada empat indikator kesuksesan pilkada, yakni tingginya partisipasi masyarakat, terjaganya iklim kondusif, berjalannya setiap tahapan penyelenggaraan pilkada, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Menurut Nana, rakor yang menghadirkan jajaran Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja se-Jateng tersebut sangat penting.
Rakor itu untuk mengingatkan mengenai persiapan maupun kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, baik yang dilakukan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, maupun TNI, Polri.
Meski demikian, Nana memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Jateng akan berjalan dengan aman dan sukses.
Sementara itu, Karo Operasi Polda Jateng Kombes Polisi Basya Radyananda mengatakan sejumlah isu kerawanan pilkada yang perlu diperhatikan, di antaranya soal netralitas aparatur sipil negara (ASN).
"Isu netralitas politik ASN di pilkada yang perlu kita perhatikan bersama," katanya.
Kerawanan lainnya, kata dia, seperti penyelenggaraan pilkada di daerah-daerah rawan bencana, pulau-pulau terpencil, dan lainnya.
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
