Jateng.WahanaNews.co, Semarang - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri, melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan Bhakti Karya Praja (BKP) bagi Satuan Praja Utama Angkatan XXXII IPDN.
Pj. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S, menyambut langsung kehadiran Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, beserta jajajaran dalam kegiatan penandatanganan nota kesepakatan tersebut.
Baca Juga:
Praja Pratama IPDN Angkatan XXXV Resmi Dikukuhkan
"Pelaksanaan BKP merupakan upaya IPDN dalam mengimplementasikan salah satu nilai Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat," tutur Prof. Hadi, Selasa (16/01/24).
Dikatakan Prof. Hadi, kerjasama ini dibuat dalam rangka melakukan sinergitas potensi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, masyarakat yang dimiliki oleh IPDN yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"Kegiatan BKP diharapkan mendatangkan manfaat bagi Praja sebagai wahana pembelajaran dan praktik Pemerintahan Daerah (Pemda) di tingkat Provinsi. Di sisi lain, IPDN juga akan membantu OPD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah," ujar Prof. Hadi.
Baca Juga:
1.117 Orang Praja IPDN Jalani Bhakti Karya Praja di Jateng
Rektor IPDN menyampaikan, sebanyak 1.116 orang Praja Utama akan melaksanakan BKP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"Rencananya, Praja Utama IPDN akan disebar di 10 Organisasi Perangkat Daerah pada bulan Agustus hingga September mendatang," kata dia.
Selama 30 hari, lanjut Prof. Hadi, Praja akan melakukan kegiatan aktualisasi data terkait aset yang mungkin belum terdata sepenuhnya, membantu penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Samsat yang tingkat pembayarannya rendah, serta melakukan validasi data UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM.
"Selain itu, para Praja juga melakukan pendataan kembali bantuan alat mesin pertanian di Dinas Pertanian dan Perkebunan, pendataan penderita stunting di Dinas Kesehatan, pendataan perijinan mesin kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan sertad kegiatan lainnya yang berkaitan dengan teknologi rekayasa informasi pemerintahan termasuk menjadi operator command center yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah," bebernya.
Rektor IPDN juga secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan Pj. Gubernur beserta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang telah memfasilitasi pelaksanaan Bhakti Karya Praja di Tahun 2024.
"Kehadiran IPDN sebagai perguruan tinggi kedinasan yang fokus pada pendidikan ilmu pemerintahan, diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah baik di pusat maupun di daerah, sehingga mampu bersinergi membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Harapan ini hanya bisa terwujud bila posisi perguruan tinggi tidak semata mengembangkan kajian akademis, akan tetapi mempu mengaktualisasikan keilmuannya ditengah masyarakat sehingga membawa manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara", tuturnya.
Sementara itu, Pj. Gubernur Jawa Tengah mengatakan bahwa Pelaksanaan BKP dinilai perlu dilakukan oleh Praja IPDN sebagai suatu bentuk pembekalan bagi Praja agar teori yang didapatkan mampu diimplementasikan di lapangan.
"Permasalahan yang masih menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan dari praja praja ini akan membantu kami. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyiapkan sasaran-sasaran apa yang bisa dicapai oleh praja saat pelaksanaan BKP nanti," ucap Nana.
Nana menjelaskan, ruang lingkup nota kesepakatan antara IPDN dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini, meliputi pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya aparatur, penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
"Kami berharap kerjasama yang berlaku mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan Jawa Tengah," pungkas Nana.
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
