WahanaNews - Jateng | Meski memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) terhitung banyak, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo siap mendorong pelayanan publik di Jateng naik ke level digital.
Dengan demikian, ia berharap masyarakat bisa mengakses tanpa perlu datang langsung ke MPP.
Baca Juga:
Pemkab Kudus Perpanjang Program Pembebasan Denda PBB hingga Akhir Desember 2024
Hal itu disampaikan Ganjar usai mendampingi Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas meresmikan tujuh MPP baru di Jateng secara serentak di Sragen, Senin (20/2/2023).
Dengan diresmikannya tujuh MPP baru tersebut, di Provinsi Jateng saat ini sudah ada sebanyak 28 MPP.
Ditambahkan, berdasarkan data Kemenpan RB, total MPP di Indonesia sejumlah 110 MPP dengan rincian 65 MPP di Pulau Jawa, 15 MPP di Pulau Sumatera, 13 MPP di Kalimantan, 13 MPP di Sulawesi, 3 MPP di Bali, dan 1 MPP di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca Juga:
Dukcapil Bone Bolango Buka Pelayanan Dokumen di Auditorium Bone Pesisir, Desa Tihu
“Makin banyak makin bagus, karena sebenarnya ada kemudahan dari layanan publik yang bisa diberikan pada pemerintah, efektif apa nggak? Oh efektif banget, karena dia bisa datang ke one stop service,” ujar Ganjar dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Selasa (21/2/2023).
Ganjar menegaskan, keberadaan MPP ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Joko Widodo untuk memudahkan proses pelayanan dan birokrasi di tingkat daerah.
“Sebenarnya ini program yang tinggal jalan saja kok, karena perintahnya udah lama, dan tugas kami ini adalah membereskan di tingkat bawah,” terangnya.
Jumlah MPP yang makin bertambah, imbuh Ganjar, diikuti kesiapan daerah untuk menyongsong ke tingkat selanjutnya, yakni MPP digital.
“Maka kenapa kemudian mesti naik kepada MPP digital, itu karena yang jauh-jauh juga bisa dimudahkan. Aplikasinya sudah ada, maka Pak Menteri tadi menyiapkan beberapa daerah yang siap, salah satunya Sragen. Ini untuk dijadikan sebagai tempat uji coba nantinya pelayanan digitalnya, sehingga jauh lebih cepat, lebih transparan, lebih terbuka, sekaligus bisa mengedukasi,” tegasnya.
Sementara, Ketua PP Kagama itu mengapresiasi pemerintah daerah, khususnya bupati dan wali kota, yang berkomitmen memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat.
“Kawan-kawan bupati/ wali kota di Jawa Tengah, terima kasih mereka punya komitmen yang tinggi. Satu untuk melayani masyarakat, dua memberikan fasilitas melalui MPP ini,” tandasnya.
Ditanya soal daerah mana saja yang siap jadi pilot project MPP digital, Ganjar pun merekomendasikan MPP di Kabupaten Sragen dan Banyumas.
“Tinggal nanti siapa yang mau ngacung, Sragen udah ngacung, jadi siap. Tadi saya rekomen juga Banyumas juga oke,” tandasnya.
Sementara itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas berharap, hadirnya MPP yang mulai menjamur di Jawa Tengah, diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Saya sangat senang jika nanti langsung bergerak menuju next level, yaitu ke MPP digital. Sehingga, dengan demikian orang yang akan datang ke MPP sambil jalan-jalan, bisa datang dapat pelayanan, tapi yang nggak mau datang bisa dari HP,” kata Menpan-RB dalam sambutannya.
Mantan Bupati Banyuwangi itu mengatakan, terkait MPP digital, Kemenpan-RB juga telah menyiapkan sistemnya. Azwar menyebut, siap membagikan materi untuk diujicobakan pada MPP yang siap di Jawa Tengah.
“Bapak Presiden sudah menginstruksikan ke kami agar layanan ini segera cepat diselesaikan. Minimal di tiga layanan dasar, yaitu terkait dengan kesehatan, pendidikan dan kependudukan,” ujarnya.
Azwar juga mengapresiasi Provinsi Jawa Tengah yang bersemangat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Sejak saya menjabat Menpan RB, ini serentak paling banyak yang saya resmikan, dan itu di Jawa Tengah saja,” pungkasnya.[mga]
