“Termasuk kita surati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, BPN Aceh Utara dan lainnya. Ini bukan warga tak mendukung pembangunan ya, kita dukung. Tapi hak rakyat juga harus diberikan,” kata dia.
Sebelum pelunasan lahan dipenuhi, maka seluruh proses pengambilan tanah dihentikan sementara waktu.
Baca Juga:
Ketua DPRD Palas. Pimpin Rapat Paripurna. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
“PT Brantas Abipraya kita minta hentikan dulu proses pengambilan tanah. Tunggu sampai proses pembayaran lunas semua untuk seluruh warga. Saya lupa detailnya, tapi ratusan pemilik lahan,” kata Marzuki.
Saat ini, warga memblokade jalan dengan menimbun tanah di jalur kendaraan, sehingga mobil tak bisa melintas untuk mengangkut material tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Waduk Krueng Keureuto.
Sementara itu, Manajer PT Brantas Abipraya, Gea Fahmi, belum memberikan respons saat coba dikonfirmasi oleh wartawan.
Baca Juga:
Pemerintah Dukung Ulos Jadi Warisan Dunia, Museum Batak Segera Dibangun di Danau Toba
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo hadir ke pedalaman Aceh Utara itu untuk meresmikan pembangunan Waduk Krueng Keureto pada 9 Maret 2015.
Masyarakat setempat sampai menyebut waduk itu sebagai Waduk Jokowi. [non]