WahanaNews-Solo | Pemerintah Kabupaten Sragen memberikan promosi dan mutasi bagi sejumlah pejabat untuk mengisi posisi strategis.
Termasuk lima organisasi perangkat daerah (OPD) dengan proses seleksi. Alhasil, sejumlah posisi camat dirombak untuk mengisi lima OPD tersebut.
Baca Juga:
Pj Bupati Bone Bolango Ingatkan OPD Tentang Capaian Indeks Pencegahan Korupsi
Saat ini sejumlah dinas yang sebelumnya masih diisi oleh pelaksana tugas (plt) sudah diisi oleh pejabat definitif.
Di antaranya Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Tata Ruang (Disperkimtaru) oleh Aris Wahyudi; Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Finuril Hidayati; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Aris Tri Hartanto; Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kurniawan Sukowati.
Lantas Direktur RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen dr. Joko Haryono.
Baca Juga:
Disnakertrans Bantul Dapat Kuota Empat KK untuk Program Transmigrasi 2024
Mutasi dan rotasi juga menyasar posisi beberapa camat dan kepala puskesmas. Pejabat yang mendapatkan promosi sebanyak 58 orang. Sedangkan pejabat yang melaksanakan mutasi sebanyak 41 orang.
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan, banyak yang menanyakan hasil open bidding. Selain itu panitia seleksi (pansel) sudah bekerja dengan baik memberi pandangan dengan mengajukan tiga nama yang harus dipilih salah satunya.
”Saya yakin yang saya pilih hari ini adalah orang yang tepat. Walaupun tidak bisa menyenangkan semua pihak,” ungkapnya.
Yuni menyampaikan seharusnya ada enam OPD yang diserahkan. Namun satu di antaranya tidak lolos kualifikasi nama yang dipilih.
”Saya objektif dalam menentukan pilihan. Saya tidak memilih berdasarkan kedekatan,” tegas Yuni.
Keputusannya sudah melalui pemikiran yang mendalam. Setelah mendapat tugas harus menjalankan dengan baik. Bahkan dia bakal memberikan demosi atau penurunan jabatan jika kinerja buruk. Yuni meminta orang yang punya dedikasi untuk kabupaten Sragen.
”Saya coba demosi sekali-kali buat shock terapi, ada yang absen pagi sore, tidak pernah ke kantor, tapi TPP utuh,” geramnya.
Bupati menegaskan pihaknya terbuka untuk menerima masukan dan saran. Namun enggan jika sifatnya mendikte.
”Tugas sekda dan asisten memberikan gambaran yang benar. Keputusan ada di bupati,” ujarnya.[zbr]
