WahanaNews-Jateng | Presiden Joko Widodo alias Jokowi berjanji menindak tegas oknum yang sengaja menunggangi proyek-proyek di perusahaan BUMN untuk kepentingan pribadi.
Peringatan keras atau ultimatum ini disampaikan Jokowi saat memberi arahan kepada jajaran Direksi PT Pertamina dan PT PLN yang dihadiri Menteri BUMN, Erick Thohir, di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (16/11/2021).
Baca Juga:
Solusi Baru untuk Lindungi Konsumen, OJK Luncurkan Pusat Penanganan Penipuan Keuangan
"Mentang-mentang ada penugasan, ini numpang, ini harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan," kata Jokowi, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11/2021).
Kepala Negara meminta Pertamina dan PLN menjaga tata kelola bisnis dengan baik dan sesuai ketentuan yang ada.
Hal ini agar tidak memberi celah tindakan korupsi atau penyelewengan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.
Baca Juga:
Aksi AKP Dadang Guncang Solok Selatan, Hujani Rumah Dinas Kapolres dengan Tembakan
"PLN dan Pertamina harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada. Jangan numpangi, jangan tersembunyi atas nama penugasan, sehingga tata kelola tidak efisien," tegasnya.
Meski tidak menyebutkan kasus seperti apa, Jokowi menilai, proyek yang dikerjakan perusahaan BUMN rawan terhadap penyelewengan, sehingga memunculkan ketidakprofesionalan.
"Kelemahan BUMN itu kalau ada penugasan tidak menjadi profesional, titik lemahnya di situ. Sehingga profesionalisme menjadi hilang," ucap dia.
Presiden mendorong Pertamina, PLN, dan perusahaan BUMN lainnya transparan dalam mengerjakan suatu proyek.
Ini guna meminimalisir kecurangan oknum tertentu.
"Harus disampaikan secara transparan dan terbuka. Blak-blakan dengan kalkulasi, dengan hitung-hitungan yang logis. Karena penugasan, mikirnya tidak dicek. Padahal, kalau ada sekuritisasi akan ketahuan, harganya kemahalan atau tidak," tegas dia. [non]
