WahanaNews - Jateng | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) bersama TNI-Polri menyiapkan skenario mudik Lebaran 2023 untuk memberikan rasa aman dan berkesan bagi masyarakat yang pulang ke kampung halaman masing-masing pada Idul Fitri 1444 Hijriah.
“Kami dari pemda mencoba untuk menyiapkan, titik macetnya di mana, rest area, terus kemudian pasar tumpah dan u-turn mesti menjadi perhatian kami," ujar Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo usai Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jateng di Semarang, dikutip Sabtu (1/4/2023).
Baca Juga:
Pasar Murah Kodam IV/Diponegoro di Semarang Sediakan 1.000 Paket Sembako
Ia menyebutkan, jajarannya bersama Polda Jateng akan menyiapkan 254 pos terdiri dari pos terpadu, pos pelayanan, dan pos pengamanan dengan total kekuatan yang diterjunkan sebanyak 20.339 personel gabungan.
Pada arus mudik Lebaran 2023 ada potensi kenaikan jumlah pemudik hingga 45,8 persen yang menuju ke Jateng pada masa Lebaran 2023, adapun jumlah kendaraan mencapai 1,72 juta unit.
“Dilansir Pak Kapolda, tingkat kejahatannya meningkat. Ini kita mesti hati-hati, maka kami menyampaikan kepada masyarakat, yuk, bulan Ramadhan kita bicara kebaikan. Yuk, kita siapkan mudik ini dengan aman dan berkesan, ini yang coba kami sampaikan," ujarnya.
Baca Juga:
Pemerintah Jawa Tengah Salurkan CPPD: 1.000 Warga Karanganyar Dibantu
Menurut dia, isu lain menjelang Lebaran 2023 yang menjadi fokus pihaknya adalah infrastruktur. Khususnya jalan dan progresnya masih terus dikebut atau berkejaran dengan cuaca ekstrem yang diprediksi BMKG masih berlangsung hingga Mei 2023.
"Maka betul-betul sekarang kita diuji, kekompakan kita akan coba kita padukan dengan membuat perencanaan yang baik, kami minta dukungan dari DPRD, forkopimda komplit, kajati, pangdam, untuk kita bisa mendukung," katanya.
Terlepas dari antisipasi dan skenario tersebut, ia mengimbau kepada pemerintah kabupaten/kota untuk aktif melakukan pengecekan agar Lebaran yang aman dan berkesan bisa terwujud.
"Itu beberapa antisipasi yang hari ini kami lakukan, koordinasi besar, masih ada waktu dan kami mintakan nanti peran aktif dari pemerintah di kabupaten/kota agar masing-masing ngecek," pungkasnya.[mga]
