Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan aglomerasi ekonomi sangat ditentukan oleh kejelasan desain kelembagaan dan konsistensi kebijakan lintas wilayah.
Menurutnya, aglomerasi bukan sekadar penggabungan geografis, melainkan proses integrasi fungsi ekonomi, tata kelola, dan arah pembangunan antarwilayah.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dukung Transformasi 153 Pasar Jakarta, Dorong Aglomerasi Jabodetabekjur Naik Kelas
“Aglomerasi harus dibangun sebagai sistem ekonomi kawasan yang saling terkoneksi, mulai dari perencanaan industri, logistik, pasar tenaga kerja, hingga kebijakan investasi, bukan sebagai program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Ia juga menyoroti penguatan peran Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Solo Raya sebagai prasyarat utama agar konsep aglomerasi dapat berjalan efektif.
Bakorwil, sambungnya, harus memiliki fungsi koordinatif yang nyata dalam menyelaraskan kebijakan antar kabupaten dan kota, sekaligus menjadi simpul pengambilan keputusan kawasan.
Baca Juga:
MRT Jakarta–Bekasi Segera Dibangun, MARTABAT Prabowo-Gibran: Momentum Integrasi Ekonomi Kawasan
“Ketika Bakorwil berfungsi sebagai pusat orkestrasi kebijakan kawasan, maka ego sektoral dan fragmentasi pembangunan dapat ditekan. Di situlah aglomerasi menjadi instrumen transformasi ekonomi regional, bukan sekadar label pembangunan,” pungkas Tohom.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
