Jateng.WahanaNews.co, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera membentuk Posko Desk Pilkada untuk memantau potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai upaya menjaga situasi tetap kondusif.
"Nanti Pemprov juga akan membuat Posko Desk Pilkada di kompleks Kantor Gubernur," kata Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi, dan Kerja sama Sekretariat Daerah Provinsi Jateng Muhamad Masrofi di Semarang, Sabtu (2/11/2024).
Baca Juga:
Akibat Pungli Rp160 Juta, Mantan Lurah di Semarang Dihukum 4 Tahun
Menurut dia, Pemprov Jateng melakukan berbagai upaya untuk menciptakan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 agar berjalan secara kondusif.
Upaya untuk menciptakan situasi kondusif di seluruh wilayah di Jateng selama pilkada serentak, kata dia, sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari.
Mulai dari penguatan forum-forum kemitraan, hingga pelibatan tokoh agama dan masyarakat, pemangku kepentingan terkait, media massa, dan jejaring sosial guna konsolidasi pencegahan potensi kerawanan.
Baca Juga:
Pemerintah Kota Semarang Raih Penghargaan Terbaik I Penanganan Stunting di Jawa Tengah
Melalui Posko Desk Pilkada, kata Masrofi, akan dilakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan pilkada di 35 kabupaten/kota di Jateng.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan dengan bahwa semakin dekatnya waktu penyelenggaraan pilkada maka intensitas dan kerawanan juga berpotensi meningkat.
Ia berharap fungsi pemantauan dari Pemprov Jateng melalui Posko Desk Pilkada harus benar-benar dilakukan dengan baik, terutama menjelang saat pencoblosan pada 27 November 2024.
Seperti pada pemilu 2024 lalu, Pemprov Jateng juga sudah mengeluarkan instruksi kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk ikut memantau perkembangan pilkada di 35 kabupaten/kota.
"Ketahui perkembangan dari masing-masing kabupaten/kota. Waktunya sudah semakin mendekati. Kita harus memberikan arahan dan ikut menciptakan suasana yang kondusif," ujarnya.
Selain itu, Nana juga meminta agar Dinas Komunikasi dan Informatika Jateng bersama instansi terkait lainnya untuk ikut aktif dalam memantau perkembangan di media sosial.
Sebab, kata dia, potensi provokasi biasanya muncul melalui media sosial, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan lainnya.
"Kita harus bisa memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi," tegasnya.
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
