Jateng.WahanaNews.co, Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menyiagakan 97.291 satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) untuk mengantisipasi kerawanan Pilkada 2024.
Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana, di Semarang, Selasa (4/6/2024), menyebutkan 97.291 satlinmas tersebut telah mengikuti pelatihan pasca-Pemilu 2024.
Baca Juga:
KPU Bengkulu Gelar Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Jelang Pilkada 2024
Menurut dia, jumlah satlinmas tersebut dimungkinkan masih akan bertambah sesuai dengan kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Apalagi, kata dia, menyesuaikan juga dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang diperkirakan akan digunakan untuk pilkada di Jateng sebanyak 58.677 lokasi.
"Kami terus lakukan pengecekan dan koordinasi dengan KPU terkait kebutuhan personel satlinmas di masing-masing TPS," katanya.
Baca Juga:
Pemkot Malang siagakan 2.364 Satlimnas untuk amankan TPS Pilkada 2024
Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, salah satu upaya mitigasinya adalah dengan koordinasi antara Pemprov Jateng, KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan Kejaksaan Tinggi.
Hal tersebut disampaikan Nana saat menerima kunjungan Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Jateng.
Dalam penyelenggaraan Pilkada, kata dia, potensi kerawanannya beragam, mulai dari kompetisi antarparpol pendukung yang sangat intens, hoaks, "hate speech", politik uang, dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).
"Untuk pilkada saya kira lebih rawan dibandingkan Pilpres," kata mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.
Oleh karena itu, kata dia, diperlukan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi konflik antarkelompok masyarakat pendukung.
Selain itu, kata dia, perlu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait agar dapat menjaga kondusivitas, kelancaran, dan ketertiban wilayah selama penyelenggaraan pilkada.
"Kami juga merangkul forum-forum (warga, red.) supaya mampu menjaga kondusivitas wilayah," ungkap Nana.
Pemantauan dan inventarisasi permasalahan selama tahapan pilkada ini juga dilakukan melalui Desk Pilkada yang juga melibatkan instansi vertikal, kata dia, termasuk membentuk Desk Pilkada tingkat provinsi sampai kabupaten/kota.
"Posko Pilkada juga sudah disiapkan. Di kabupaten/kota juga sudah membuat," katanya.
Nana memastikan bahwa upaya mitigasi telah dilakukan melalui koordinasi antara Pemprov Jateng, KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan Kejaksaan Tinggi.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Handi Tri Ujiono mengatakan bahwa dukungan Pemprov Jateng untuk anggaran, fasilitasi, dan sumber daya manusia (SDM), termasuk dua satlinmas di tiap TPS sudah disiapkan.
"Kami juga akan terus berkoordinasi agar sebulan sebelum pemungutan suara itu sudah terpenuhi untuk petugas pengamanan TPS," katanya.
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
