"Untuk pilkada saya kira lebih rawan dibandingkan Pilpres," kata mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.
Oleh karena itu, kata dia, diperlukan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi konflik antarkelompok masyarakat pendukung.
Baca Juga:
KPU Bengkulu Gelar Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Jelang Pilkada 2024
Selain itu, kata dia, perlu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait agar dapat menjaga kondusivitas, kelancaran, dan ketertiban wilayah selama penyelenggaraan pilkada.
"Kami juga merangkul forum-forum (warga, red.) supaya mampu menjaga kondusivitas wilayah," ungkap Nana.
Pemantauan dan inventarisasi permasalahan selama tahapan pilkada ini juga dilakukan melalui Desk Pilkada yang juga melibatkan instansi vertikal, kata dia, termasuk membentuk Desk Pilkada tingkat provinsi sampai kabupaten/kota.
Baca Juga:
Pemkot Malang siagakan 2.364 Satlimnas untuk amankan TPS Pilkada 2024
"Posko Pilkada juga sudah disiapkan. Di kabupaten/kota juga sudah membuat," katanya.
Nana memastikan bahwa upaya mitigasi telah dilakukan melalui koordinasi antara Pemprov Jateng, KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan Kejaksaan Tinggi.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Handi Tri Ujiono mengatakan bahwa dukungan Pemprov Jateng untuk anggaran, fasilitasi, dan sumber daya manusia (SDM), termasuk dua satlinmas di tiap TPS sudah disiapkan.
