Angka prevalensi stunting berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), lanjut dia, di Kabupaten Banjarnegara pada posisi 19,9 persen, atau berada di bawah rata-rata provinsi yang masih sekitar 20,7 persen.
"Ini pekerjaan rumah kita bersama. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Kerja sama dengan forkompimda, instansi terkait, dan instansi vertikal, serta pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sangat penting. Kemiskinan dan stunting ini harus diturunkan," katanya.
Baca Juga:
Kampanyekan Salah Satu Paslon, ASN di Cianjur Ditetapkan Polisi Jadi Tersangka Pidana Pemilu
Ia juga menyebutkan angkatan kerja sebanyak 583.890 jiwa di Banjarnegara masih terdapat pengangguran sebanyak 36.549 jiwa atau 6,26 persen sehingga angka tersebut harus diturunkan dengan mempersiapkan tenaga kerja terampil dan penyediaan lapangan pekerjaan.
Terkait dengan kesiapan tenaga kerja, kata dia, pemerintah daerah juga terus menggenjot sistem pendidikan sekolah vokasi dan memperbanyak pelatihan kerja di Badan Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh wilayah Jateng.
"Saat ini banyak relokasi perusahaan dari Jabodetabek ke Jateng. Investasi asing yang masuk juga banyak. Investasi ini mendorong penurunan angka pengangguran terbuka di Jateng," katanya.
Baca Juga:
Soal Hasil Pilpres 2024: PTUN Jakarta Tak Terima Gugatan PDIP, Ini Alasannya
Tantangan selanjutnya, kata dia, penyelenggaraan Pilkada 2024 pada bulan November mendatang. Dia berharap di Banjarnegara tetap kondusif, sebagaimana pada Pemilu 2024.
"Tantangan lain adalah cuaca ekstrem. Saat ini akan masuk musim kemarau sehingga perlu antisipasi, langkah mitigasi dan kontinjensi. Itu harus dipersiapkan," katanya.
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
