Tidak hanya itu, Pemprov Jateng juga memperhatikan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) di 7.809 tempat, dengan alokasi mencapai Rp39 milair.
Didi menambahkan bantuan yang diberikan ke desa itu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, bantuan yang diberikan Pemprov Jateng untuk sarpas desa mencapai 5.326 tempat, dengan jumlah anggaran mencapai Rp939 miliar.
Baca Juga:
Eks Menlu RI Retno Marsudi Diangkat jadi Dewan Direksi Perusahaan Energi Singapura
Sedangkan pada 2021, bantuan keuangan sarpras meningkat siginfikan, yaitu 6.953 titik lokasi dengan anggaran mencapai Rp1,069 triliun.
“Ini kepedulian dan kehadiran (Pemerintah) Provinsi Jawa Tengah dalam ikut serta berperan membangun desa-desa di Jawa Tengah,” ucap Didi.
Selain bantuan sarpas desa, Pemprov Jateng melalui Disperakim juga memberikan bantuan untuk rumah tidak layak huni.
Baca Juga:
Buka Kejuaraan Nasional Renang Antar Klub Se-Indonesia, Wamenpora Harap Dapat Lahirkan Atlet Berprestasi
Total tahun 2022 ini, ada 11.417 rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran Pemprov Jateng dengan anggaran mencapai Rp137.004.000.000.
Sementara untuk pengembangan desa wisata, Pemprov Jateng memberikan anggaran bantuan keuangan (bankeu) mencapai Rp18,5 miliar.[non]
